Seluas 161 Hektar Lahan untuk Masyarakat
KAYUAGUNG, SRIPO -- Seluas 161 ribu hektar kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kembali diusulkan akan diserahkan kepada warga. Sebelumnya, 8.753,62 hektar sudah dibebaskan untuk masyarakat, Rabu (31/1).
Bupati OKI H Iskandar SE didampingi staf ahli bidang pembangunan Fahrurozi SSos MM mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan program yang akan dilaksanakan untuk dapat merealisasikan pembebasan kawasan hutan di wilayah barat OKI, sehingga dapat difungsikan untuk pembangunan fasilitas umum, dan pemukiman masyarakat.
Dijelaskan Iskandar, Pemerintah Kabupaten OKI, terus berupaya melakukan pembebasan kawasan hutan di wilayah Bumi Bende Seguguk. Setelah memutihkan seluas 8.753,62 hektare kawasan hutan yang tersebar di 5 kecamatan di Pesisir Timur OKI, tahun ini ada 161 ribu Hektar kawasan hutan yang diusulkan kembali untuk diserahkan kepada masyarakat.
"Seperti di kawasan hutan tutupan, hampir setiap fasilitas umum berada di dalam kawasan hutan. Bahkan, ada tiga desa yang wilayahnya dalam kawasan hutan, sehingga mereka tidak dapat melakukan pembangunan," ujar Iskandar.
Dijelaskan Fahrurozi, pemkab cepat membaca peluang program yang dapat diusulkan kepada pemerintah pusat guna mengupayakan pembebasan kawasan. Bentuk kerja samanya bisa berupa pengukuhan di empat kecamatan di selatan atau dengan program lain.
"Salah satu yang diusulkan tim, yakni program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kita percepat usulannya, agar kawasan hutan dapat dikukuhkan menjadi lahan APL sehingga dapat digunakan masyarakat," turur Fahrurozi.
Hal tersebut, lanjutnya, untuk kepentingan orang banyak, terutama masyarakat di wilayah pesisir. Sebab, wilayah itu kesulitan membangun karena terbentur masalah kawasan hutan.
Sementara itu DR Fernando dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Palembang mengungkapkan, apresiasinya kepada Pemkab OKI yang tanggap memanfaatkan program pusat ini.
"Di Sumsel ini, Kabupaten OKI yang tercepat mendukung program agraria nasional ini untuk kepentingan masyarakat. Demikian program Tora ini kiranya dapat segera dimanfaatkan," jelas Fernando.
Fernando menjelaskan, pengusulan pembebasan kawasan hutan harus didahului oleh usulan kepala daerah ke kementerian LHK. Adapun batas pengusulan tersebut, yaitu hingga Juli 2018. "Agar cepat diusulkan karena program ini hanya berlaku untuk satu usulan," ucapnya.
Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Pratama Suryadi SP mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bersama BPKH akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Tora agar menjadi kabar baik dan didudukung penuh masyarakat.
"Minggu mendatang kita sosialisasikan kepada masyarakat. Tentu ini jadi kabar baik bagi masyarakat. Sehingga bisa secara leluasa membangun di atas lahan yang dibebaskan. (mbd)
SRIPO/MAT BODOK
TANDATANGAN -- Bupati OKI H Iskandar SE didampingi Kadin Pertanahan H Pratama Suryadi SP, dan DR Fernando dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Palembang, sedang menandatangani peta luas lahan yang bakal dibebaskan ke masyarakat OKI.
0 Response to "Berita OKI 5"
Post a Comment