| News and Story from Sumatra Indonesia

Kontraktor Lokal Kecele, Syarat Tambahan Proyek Diduga Akal-Akalan

* 63 Persen Dikerjakan Kontraktor Luar Kabupaten Muara Enim

Sebagian besar kontraktor lokal asal kabupaten Muara Enim kecewa dengan ULP Muara Enim. Pasalnya, tanpa sosialisasi ULP mencantumkan syarat tambahan untuk pengadaan barang dan jasa APBD Perubahan 2020, sehingga membuat kontraktor kesulitan untuk memenuhinya dan kerugian bagi kontraktor lokal Muara Enim, Senin (26/10/2020).

"Kami seperti dibuat kalah sebelum perang oleh ULP Muara Enim. Masa, persayaratan tambahan tidak disosialisasikan lagi. Karena tahunya sudah mepet sehingga tidak tekejar lagi. Besok (Selasa,red) habis waktu untuk melengkapi perayaratannya," tegas

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Muara Enim Akhmad Imam Mahmudi didampingi Sekretaris Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI) Muara Enim Zulfikar Safeska Ronapati MM, dan Reza anggota Gapeksindo Muara Enim.

Menurut Imam, pada proyek APBD/ABT 2020 ini, tanpa sosialisasi terlebih dahulu, pihak ULP Muara Enim menambahkan dua syarat dalam pengajuan penawaran proyek barang dan jasa di Kabupaten Muara Enim. Sedangkan pada proyek di APBD Induk 2020 yang lalu tidak ada persyaratan itu. Dua syarat tersebut adalah kartu anggota BPJS Ketenagakerjaan dan bukti PHO. "Dua syarat ini baru kami ketahui saat mengupload data, dengan waktu yang sangat singkat kecil kemungkinan kontraktor ini memenuhinya," pungkasnya.

Atas kejadian tersebut, lanjut Imam, pihaknya patut menduga adanya indikasi kongkalikong sehingga kontraktor lokal utamanya tidak mengetahui, bahkan Organisasi yang sudah memiliki payung hukum seperti Gapeksindo, Gapensi, Aksi dan lain-lain tidak mengetahuinya. Seharusnya, jika ada penambahan syarat bisa disosialisasikan terlebih dahulu minimal di organisasi yang memayungi para kontraktor. Akibat diketahuinya mepet, menyebabkan banyak kontraktor memilih mundur ikut lelang sebab tidak sempat lagi mempersiapkannya.

Lanjut Imam, pada proyek APBD Induk 2020, ada 311 paket pekerjaan yang klasifikasinya kecil baik itu untuk di lelang maupun penunjukkan langsung di Kabupaten Muara Enim. Dan kontraktor lokal Muara Enim hanya mendapat 37 persen saja, sisanya 63 persen didapatkan oleh kontraktor luar. Padahal, di Kontraktor Lokal Muara Enim ada sekitar 140 kontraktor atau perusahaan yang aktif, namun yang dapat proyek hanya segelintir saja.

"Kami siap bersaing dan memenuhi persyaratan apapun, tapi bagaimana mau bersaing kalau tidak ada sosialisasi sedikitpun dari ULP terkait persyaratan yang harus dipenuhi," ungkapnya.

Ketua Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (Aksi) Kabupaten Muara Enim, Zulfikar mengatakan Aksi merupakan asosiasi bergerak berdasarkan undang undang dan sebagai wadah penyedia jasa kontraktor. Dan kami merasa pihak ULP tidak pernah melakukan sosialisasi dan diberitahukan terhadap syarat tambahan dalam penawaran pekerjaan. Dengan syarat yang diberikan tanpa ada pemberitahuan tersebut maka tidak ada waktu yang cukup bagi kontraktor untuk memenuhinya atau dengan kata lain dikalahkan oleh persyaratan.

"Kami akan mengawal ini, dan akan memberi advokasi yang dirugikan terhadap hal ini," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Gapeksindo Reza, bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan persyaratan yang diberikan ULP, namun dengan syarat harus di sosialisasikan dahulu sehingga para kontraktor mempunyai waktu untuk memenuhinya.

Ketika dikonfirmasi ke Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Muara Enim, Sonny Prihartono mengatakan pada dasarnya syarat yang diberikan hanyalah kelengkapan semata. Sebab BPJS Ketenagakerjaan dan PHO pasti sudah dimiliki kontraktor dan bukan syarat yang berat. Untuk PHO juga pasti dimiliki oleh kontraktor karena sebagai bukti pekerjaan, bahwa sebelumnya pernah mengerjakan sesuatu.

"Dua syarat itu sebenarnya tidak memberatkan. Memang pada APBD induk itu tidak diminta, baru saat APBDP ini diminta. Dan dua syarat tersebut merupakan syarat dari Pokja bukan ULP," kilahnya.(ari)

0 Response to " "