Foto di kirim melalui WA
RSUD Banyuasin Hanya Rawat 16 Pasien Covid -19 Positif
* Perawat RSUD Banyuasin Positif Covid -19
BANYUASIN, SRIPO -- Meskipun pasien covid -19 berjumlah 151 orang yang dinyatakan positif Corona di wilayah Banyuasin. Namun, hanya ada 16 pasien covid -19 yang mendapat perawatan serius di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyuasin. Selebihnya belum jelas dimana dirawat.
Kasubag TU RSUD Banyuasin Kailani kepada wartawan, Rabu (1/7/2020) mengatakan, bahwa di RSUD Banyuasin hanya ada 16 orang pasien Covid-19 yang kini dalam perawatan pihak rumah sakit.
"Sejauh ini ada 16 orang pasien yang dirawat, itupun termasuk pasien yang rawat jalan," kata Kailani kepada wartawan mengenai jumlah pasien yang lain di luar jumlah dari rumah sakit. Bisa jadi jelasnya pasien dirawat di rumah sakit Palembang.
"Sejauh ini anggaran yang digelontorkan oleh Gugus Tugas Kabupaten tahap pertama Rp 1,5 Milyar dan baru dicairkan termin pertama Rp 700 juta," tutur Kailani juga menjelaskan dana itu untuk operasional selama Covid-19.
Kailani mengeluh insentif perawat dan dokter khusus penanganan Covid-19 di RSUD hingga saat ini belum dikucurkan dari Kemenkes RI. Dan jumlahnya terdiri perawat khusus 13 orang, petugas IGD trease 8 orang dan dokter spesialis 4 orang.
Padahal besaran insentif yang diterima tim medis ini jika cepat dicairkan cukup lumayan dengan nilai bervariasi seperti dokter Rp 15 juta dan perawat Rp 7,5 juta.
"Katanya tim medis garda terdepan penanganan pasien terjangkit virus Covid-19, tapi hingga kini belum diperhatikan," keluhnya yang mengaku ada sejumlah perawat yang terjangkit virus corona yang kini menjadi perhatian pihak rumah sakit.
Terpisah Ketua PPK Dana Covid-19, Saparudin mengatakan, dana bantuan sebesar itu sudah ada tim audit yang datang untuk melakukan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran Covid-19.
Penggunaan dana sebesar itu digunakan RSUD untuk beli alat pelindung diri (APD) dan masker yang didapat dari pihak penyedia yang mengacu dari daftar kelayakan harga.
Ditambah dengan bantuan dari sejumlah OPD terkait diantaranya Dinsos, Kesbangpol dan Dinkes Banyuasin. "Kami juga berhati-hati dalam mengunakan dana bantuan Covid-19 ini harus sesuai peruntukan dan pencairan tetap berdasarkan presentasi," tutur Saparuddin kepada wartawan.
Terkait rapid tes harus bayar, Saparuddin membantah anggapan masyarakat tersebut. Karena sampai sekarang tidak ada pungutan biaya alias gratis, bahkan jemput bola jika ada permintaan.
"Berbeda dengan tes Swab kami harus kirim ke Balai Lab Kesehatan Palembang. Hasilnya tidak bisa cepat membutuhkan waktu seminggu hingga sebulan," ungkapnya apalagi biaya hingga Rp 400 ribuan.
Sementara itu, Ketua Non Government Organization (NGO) Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Banyuasin Umirtono SH, pihaknya akan terus mengkontrol perkembangan Covid -19 baik mengenai perawatan maupun pelayanan serta pokok anggaran yang luar biasa besarnya.
"Ini sudah menjadi komitmen kami untuk mengkawal perkembangan Covid baik dari pendanaan Covid-19 maupun yang lainnya.Kami berharap kegiatan harus transparan ke publik. (mbd)
SRIPO/MAT BODOK
Ketua Non Government Organization (NGO) Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Banyuasin Umirtono SH ketika meminta penjelasan terkait Covid -19 kepada Kasubag TU RSUD Banyuasin Kailani dan Ketua PPK Dana Covid-19, Saparudin.
0 Response to "Berita Banyuasin 8"
Post a Comment