MUSIRAWAS, SRIPO - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2017 masih prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar masyarakat. Sebab dibeberapa wilayah masih membutuhkan infrastruktur, seperti di desa-desa yang masuk kategori tertinggal.
Ketua DPRD Kabupaten Musirawas, Yudi Fratama mengatakan, APBD Kabupaten Musirawas tahun 2017 sudah disahkan, setelah pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. Nilai APBD mencapai Rp1,45 triliun lebih, atau mengalami penurunan dari APBD tahun sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp1,76 triliun.
Menurutnya, jika dilihat dari porsi di APBD 2017, yang terbesar masih belanja pegawai. Namun, secara real dalam APBD, pembangunan infrastruktur yang cukup besar. "Besarnya belanja tidak langsung itu karena adanya penyertaan bantuan desa. Padahal jika dilihat dana desa itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya, Rabu (30/11).
Dikatakan, pembangunan infrastruktur masih tetap menjadi skala prioritas di Kabupaten Musirawas. Karena wilayahnya cukup luas, dan masih banyak yang memerlukan pembangunan. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui dana desa (DD). Dimana, dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan yang ada di desa setempat. "Pembangunan infrastruktur bukan hanya jalan dan jembatan saja. Tapi juga fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya,"katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Musirawas, Isbandi Arsyad mengatakan, pembangunan infrastruktur memang masih menjadi prioritas dalam APBD 2017. Karena Kabupaten Musirawas masih masuk kategori daerah tertinggal. Sehingga masih banyak, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang membutuhkan pembangunan di segala bidang. Skala prioritas lainnya adalah bidang kesehatan dan pendidikan.
"Pembangunan infrastruktur yang dilakukan masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021. Sehingga, fokus infrastruktur untuk kepentingan masyarakat menjadi target utama pembangunan," ujar Isbandi Arsyad.
Terkait penurunan nilai APBD Musirawas tahun 2017 dibandingkan APBD tahun sebelumnya, Isbandi Arsyad mengatakan, karena adanya penurunan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Sehingga, seluruh kegiatan yang dilakukan benar-benar berdasarkan skala prioritas. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat. "Kita juga mengali sektor-sektor lainnya yang bisa meningkatkan PAD, sehingga terjadi peningkatan pada APBD," ujarnya. (zie)
Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan Telkomsel.
0 Response to "Berita 3011.zie.dae"
Post a Comment