Projo Demo Pemkab Muara Enim, Pertanyakan Pengadaan Mobil Mewah dan Dana Covid 19
SRIPOKU.COM, MUARA ENIM,----
Puluhan orang yang berasal dari organisasi Pro Jokowi (Projo), mendatangi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim guna mempertanyakan pengadaan mobil mewah untuk fasilitas tamu VVIP pada RAPBD Perubahan 2020 dan kejelasan penggunaan dana Covid 19 di Mapolres Muara Enim, Kamis (1/10/2020).
Dalam orasinya pada aksi damai tersebut, dikawal ketat dari pihak kepolisian dan satuan Polisi Pamong Praja, dengan menggunakan satu mobil dan belasan motor dengan membawa sound system melakukan orasinya secara bergantian yang intinya mempertanyakan urgensi rencana pengadaan mobil mewah jenic Toyota Lang Cruiser dan transparansi masalah dana penanganan Covid 19. Setelah beberapa saat melakukan orasi, tim Projo diterima oleh Pemkab Muara Enim.
Menurut Wakil Ketua I DPD Projo Sumsel Alex Kasuda didampingi Sekretaris DPD Projo Sumsel Hermansyah dan Ketua DPC Projo Kabupaten Muara Enim Deni Eka Chandra, mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan urgensi pengadaan mobil toyota berjenis Land Cruiser untuk para tamu VVIP. Sedangkan kondisi APBD Muara Enim cukup memprihatinkan ditambah kondisi saat ini masih pandemi Covid 19.
"Ini jelas menyakitkan masyarakat, disaat masyarakat dalam kesusahan tapi Pemkab Muara Enim malah menggarkan pembelian mobil mewah. Pokoknya kami minta dibatalkan, jika tidak kami akan melakukan demo lebih besar lagi. Masih banyak mobil mewah milik Pemkab yang masih layak untuk digunakan," ujar Alex yang juga merupakan Koordinator Aksi.
Selain itu, lanjut Alex, pihaknya juga mempertanyakan tentang transparansi penggunaan dan covid yang dianggarkan ratusan miliar agar masyarakat tahu diperuntukkannya dan penggunannya dana tersebut, apakah bernar-benar dilaksanakan dan sesuai.
"Kami akan pantau dan melakukan cross chek dilapangan kemana saja dana tersebut digunakan dan diberikan," tegas Alex.
Selanjutnya, tambah Ketua DPC Projo Kabupaten Muara Enim Deni Eka Chandra, bahwa untuk menindaklanjuti dan memastikan rencana pengadaan mobil mewah tersebut dibatalkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Projo Sumsel untuk menyurati Gubernur Sumsel memintanya untuk membatalkan rencana pengadaan mobil mewah tersebut.
"Kita akan kawal terus, bila perlu menggelar aksi yang lebih besar lagi jika tidak ditanggapi," pungkas Deni.
Sementara itu Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Muara Enim Drs Emran Thabrani MSi didampingi Plt Kepala Bappeda Muara Enim Ir Mat Kasrun, Staf Ahli H Febrianyah ST dan Kabag Ops Polres Muara Enim Kompol Indrowono, mejelaskan bahwa APBD Muara Enim sebenarnya bukannya defisit hingga sampai terhutang, itu tidak benar tetapi pelaporan memang harus begitu sebab defisit tersebut ditutupi dari Silpa APBD Anggaran Tahun 2019. Mengenai untuk
pengadaan mobil untuk tamu VVIP tidak menyalahi aturan dan sudah sesuai dengan ketentuan karena sudah melalui rapat paripurna yang sudah ditandatangani dewan, dan saat ini sedang diverifikasi oleh Gubernur Sumsel.
"Jadi kita menunggu instruksi dari Gubernur, apabila beliau mengatakan untuk tidak dilaksanakan maka kami akan menurutinya," jelas Mat Kasrun.
Ditambahkan Plt Kepala BPKAD Muara Enim Juli Jumatan mengenai penggunaan dana hasil refocusing setiap OPD sebesar Rp 305 Miliar yang masuk dalam dana tidak terduga memang rencananya digunakan untuk penanganan pandemi Covid 19. Namun untuk yang benar-benar untuk penanganan Covid 19 hanya sebesar Rp 146 miliar dan hongga samapi saat ini sudah terealisasi sebesar Rp 52 Miliar lebih atau sekitar 36 persen yang digunakan oleh OPD yang membidanginya sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh OPD masing-masing.
Dijelaskan Juni, untuk OPD yang secara fungsional menangani langsung Covid 19 bisa melakukan perencanaan biaya, dan setelah dinilai tim gugus tugas maka akan di rekmondasikan untuk dicairkan melalui dana penanganan Covid 19 melalui rekening khusus Covid 19 ke bendahara masing-masing OPD.
Adapun OPD tersebut antara lain
Dinkes, RSUD dr HM Rabain, Dikbud, Sekertariat Daerah, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Disperindag, Pol PP, Inspektorat dan Kecamatan yang melakukan penanganan kesehatan. Kemudian untuk perbaikan Ekonomi ada dari di Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Sosial.seperti Jaring Pengaman Sosial dan Santunan.
Sedangkan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Emran Thabrani, pada intinya Pemkab Muara Enim akan patuh dengan hasil verifikasi yang dilakukan Gubenur Sumsel. Sedangkan untuk pembagian Sembako di Kelurahan, karena di Kelurahan tidak ada dana kelurahan seperti dana desa dimana warga desa bisa mendapatkan Sembako melalui BLT Desa. Selain itu, aturan tidak membolehkan seseorang menerima dua kali bantuan baik dari APBN maupun APBD. Dan pihaknya mengakui jika data dari Kementrian Sosial ternyata penerimanya banyak yang tidak valid lagi sehingga terpaksa dilakukan up date.(ari)
CAPTION FOTO :
Demo : Puluhan massa dari organisasi Projo menggelar demo ke Pemkab Muara Enim.
0 Response to " "
Post a Comment