Bupati Muara Enim Berang PLTU Sumsel I " Selonong Boy" Masukkan TKA
SRIPOKU.COM, MUARA ENIM,---Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH, berang dengan kegiatan PT Guangdong Power Energy Co. Ltd
(GPEC) kontraktor proyek PLTU Sumsel I yang memasukkan 38 Tenaga Kerja Asing (TKA). Pasalnya akibat aksi "selonong boy" dan tidak ada komunikasi dan koordinasi telah membuat masyarakat resah sehingga berakhir penyetopan bus yang membawa 38 TKA.
"Saya rasa, hal yang wajar Pemkab Muara Enim harus tahu berapa TKA yang masuk ke Muara Enim. Ini TKA sudah masuk baru izin menyusul. Jangan ada masalah baru mau koordinasi dan komunikasi," tegas Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH dengan nada kecewa dalam Audensi PT. GPEC dengan Plt Bupati Muara Enim di ruang rapat Bupati Muara Enim, Rabu (30/9/2020).
Menurut Juarsah, bahwa hari Sabtu tanggal (26/9) telah datang 38 TKA tenaga skill dari China ke PLTU Sumsel I dengan menggunakan bus. Namun ketika akan masuk PLTU Sumsel I, distop oleh warga yang menduga TKA tersebut illegal. Hal tersebut karena adanya salah paham karena kurangnyo koordinasi dan komunikasi antara
perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Hal tersebut dibuktikan setelah adanya penyetopan bus TKA oleh masyarakat, barulah pihak manajemen PLTU Sumsel I mengirimkan surat izin per tanggal 28 September 2020.
Masih dikatakan Juarsah, pihaknya benar-benar meminta untuk 38 TKA yang datang ini adalah tenaga kerja skill dan jangan ada lagi dipekerjakan untuk tenaga kerja yang dikerjakan non skill. Sebab dilapangan sangat sulit dibedakan apakah tenaga kerja tersebut memang skill atau bukan. Selain itu, perusahaan untuk bisa merekrut tenaga kerja lokal dan pengusaha lokal seperti pengadaan material dan lain-lain sehingga dampak perekonomian dirasakan masyarakat.
Kemudian, sambung Juarsah, di masa Pendemi Covid 19, untuk TKA yang baru datang untuk melaksanakan protokol kesehatan sehingga tidak menjadi penambahan cluster baru terutama di perusahaan dan masyarakat sekitarnya. Dan kedepan, komunikasi dan koordinasi harus berjalan sehingga jika ada permasalahan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mupakat tidak selalu diselesaikan lewat pengadilan.
"Kami sangat mendukung proyek strategis nasional, namun perhatikan dan patuhi aturan yang ada," pungkasnya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas IIB Muara Enim Made Nur Hepi, bahwa secara aturan keimigrasian TKA yang masuk tersebut legal dan sah dimana seluruh dokumen lengkap. Meskipun dimasa pandemi Covid 19 masih boleh mendatangkan TKA dalam hal-hal tertentu seperti untuk proyek strategis nasional. Tetapi ada aturan juga dari pemerintah daerah yang melarang untuk mendatangkan TKA di masa pendemi Covid 19 untuk pencegahan penyebaran Covid 19 terutama didaerah tersebut. Dari aturan ini, pihaknya mencari jalan tengah, yakni menyarankan agar setiap TKA atau perusahaan yang bertanggungjawab mendatangkan TKA untuk melapor juga ke Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah.
Selain itu, lanjut Made, kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan TKA, untuk di minta menjaga kondusifitas diwilayah tersebut bukan sebaliknya yang akhirnya menimbulkan gesekan dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Jangan sampai setelah ada kejadian baru mau berkomunikasi dan berkoordinasi. Sebab salah satu.penyebab penyetopan yang dilakukan masyarakat karena buntunya komunikasi. Selain itu, untuk temaga kerja skill benar-benar bekerja sesuai dengan keahliannya jangan sampai ada tenaga kerja skill mengerjakan pekerjaan non skill atau tenaga kasar. Dan jika memang ada harus alih teknologi untuk benar-benar dilakukan.
"Ibarat pepatah, dimana bumi di pijak disana langit dijunjung," pungkasnya.
Kadisnaker Muara Enim Siti Herawati didampingi dari Dinkes Muara Enim Supriadi, meminta pihak-pihak terkait untuk menyelaraskan aturan yang ada seperti di Kemenkum HAM, Kemenker dan Kemenkes sehingga
bisa selaras menerapkannya dilapangan. Untuk masalah TKA skill dari China untuk bemar-benar bisa melakukan alih tranafer tekhnologi kepada tenaga kerja lokal. Dan meminta kepada perusahaan yang memperkerjakan TKA untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dan memperhatikan Tenaga kerja lokal di desa sekitar lokasi perusahaan.
"Kami minta protokol kesehatan di dalam perusahaan konsisten diterapkan, jangan sampai ada cluster baru," tambah Supriadi yang juga merupakan Jubir Covid 19 Muara Enim ini.
Sementara itu Manajer Humas Herida yang didampingi Koordinator Proyek Mr. Liu (li) dan penterjemah Mr Ali mengatakan bahwa pihaknya mewakili manajemen menyampaikan terimakasih dan permintaan yang sebesar-besarnya atas permasalahan yang timbul akibat masuknya TKA sehingga membuat semua pihak tidak nyaman. Dan kedepan, pihaknya akan berupaya kejadian tersebut tidak terulang kembali serta selalu berkomunikasi dan berkoordinasi.
Masih dikatakan Herida, bahwa
proyek strategis PLTU Sumsel I sudah direncanakan tahun 2019, namun karena pandemi Covid 19
sempat terhenti dan banyak permasalahan. Namun sebagai perusahaan BUMN (China) tetap komitmen untuk menyelesaikan proyek dan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan seluruh karyawan perusahaan karena sesuai target tahun 2023 proyek PLTU Sumsel harus selesai. Saat ini, pihaknya telah menerima sekitar 200 tenaga kerja lokal yang berasal dari lima desa yang berada disekitar perusahaan.(ari)
CAPTION FOTO :
Audensi : Audensi PT. GPEC dengan Plt Bupati Muara Enim di ruang rapat Bupati Muara Enim, Rabu (30/9/2020).
0 Response to " "
Post a Comment