Dewan Pertanyakan Rendahnya Serapan Realisasi Bantuan Sosial
SRIPOKU.COM, MUARAENIM,---
DPRD Muaraenim mempertanyakan masalah rendahnya serapan realisasi belanja bantuan sosial. Pasalnya
realisasi pada belanja bantuan sosial hanya terealisasi sebesar 49,91 persen, belanja modal belanja tanah terealisasi 67,01 persen, belanja peralatan dan mesin sebesar 72,65 persen serta belanja tak terduga yang hanya sebesar 30,25 persen.
Hal tersebut terungkap dalam Penyampaian Pemandangan Umum Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi Dewan Terhadap Nota Penjelasan Bupati Muaraenim Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 pada sidang Paripurna ke-XVIII tahun 2020 di gedung DPRD Kabupaten Muaraenim, Kamis (17/7/2020).
Dalam sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Plt Ketua DPRD Kabupaten Muaraenim Liono Basuki dan didampingi pimpinan DPRD serta anggota DPRD Muaraenim. Plt Bupati Muaraenim H Juarsah SH, Forkopimda, Pimpinan BUMN/BUMD/BUMS, pejabat Muspida, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan tamu undangan.
Dalam kegiatan tersebut sebanyak
fraksi yang menyampaikan pemandangannya yakni fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi PPP, fraksi Demokrat, fraksi Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi Amanat Berkarya Bangsa, dan fraksi Bintang Nurani Rakyat.
Fraksi PKS melalui Juru Bicaranya Friska Aryani, meminta penjelasan kepada pihak eksekutif terkait rendahnya realisasi pada belanja bantuan sosial, belanja modal belanja tanah, belanja peralatan dan mesin serta belanja tidak terduga. Untuk itu, supaya dilakukan evaluasi masalah program kerja setiap OPD sehingga banyak anggaran tidak terserap, padahal program tersebut dibuat sendiri oleh OPD masing-masing.
Selain itu, lanjut Friska, pihaknya meminta juga kepada pihak eksekutif dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran dewan secara proporsional sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, membuat program percepatan pemulihan ekonomi masyarakat menuju Muaraenim unggul dan berdaya saing dengan mendorong setiap desa yang memiliki destinasi wisata dan pengembangan produk lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian untuk memperbanyak program padat karya terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Muaraenim.
Lalu, untuk memeperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muaraenim khusus para guru honor baik negeri maupun swasta, para ustadz dan ustadzah serta masyarakat yang terdapat pada Covid-19
Hal senada juga dikatakan Jubir Fraksi Demokrat Yusran, juga menyoroti masalah turunnya serapan Belanja Daerah Tahun 2019 yang terealisasi sebesar 90,32 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,95 persen dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 yang mencapai 92,27 persen. Pihaknya melihat bahwa penurunan ini dikontribusi oleh penurunan belanja modal yang hanya terealisasi sebesar 91,06 persen dan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun anggaran 2016 yakni sebesar 95,83 persen sehingga mengalami penurunan sebesar 4,77 persen.
Masih dikatakan Yusran, penyebab penurunan ini harus dicari, apakah disebabkan oleh faktor perencanaan, apakah oleh faktor penyesuaian dengan kebijakan pusat atau kebijakan baru atau adanya penghematan atau efisiensi. Apabila disebabkan oleh faktor kebijakan pusat maka pada prinsipnya dapat dimaklumi. Begitu juga jika oleh oleh penghematan atau efensiensi kami sangat apresiasi akan tetapi apabila disebabkan oleh faktor perencanaan maka kami meminta kepada Bupati Muaraenim untuk segera mengevaluasi perangkat yang bertanggung jawab untuk itu sekaligus mengevaluasi sistem perencanaan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD.
"Kami minta maaf, apabila terlontar kritik, saran dan pendapat terkait evaluasi dan penilaian yang kami sampaikan tidak lain bertujuan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja Pemkan Muaraenim pada masa-masa yang akan datang," ujar Yusran.
Sementara itu Plt Ketua DPRD Kabupaten Muaraenim Liono Basuki, menyatakan bahwa sidang di skor hingga pada tanggal 22 Juli 2020 untuk mendengarkan Jawaban Bupati Muaraenim Atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Muaraenim.(ari)
CAPTION FOTO :
Paripurna : sidang Paripurna ke-XVIII tahun 2020 di gedung DPRD Kabupaten Muaraenim, Kamis (17/7).
0 Response to " "
Post a Comment