Tahun 2020, Gaji Kepala dan Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA
SRIPOKU.COM, MUARAENIM,---Pada tahun 2020, untuk penghasilan tetap (Siltap) Kepala dan Perangkat desa setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA, harus dilaksanakan.
Hal ini diungkapkan Ketua Umum PP PPDI Mujito SH pada Pelantikan dan Pengukuhan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Muaraenim periode 2019-2023, di gedung Kesenian Putri Dayang Rindu Muaraenim, Jumat (27/12/2019).
Dalam pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Plt Bupati Muaraenim yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs HM Teguh Jaya MM, pejabat Muspida dan Muspika serta ribuan perangkat desa se-Kabupaten Muaraenim.
Ketua Umum PP PPDI Pusat Mujito SH didampingi Sekretaris Bidang Infokom Arif Gunawan mengatakan pada tahun 2020, sesuai PP Nomor 11 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa). Bupati atau Wali Kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. Penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. Penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa," bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini. Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.
" PPDI ini adalah wadah yang didalamnya adalah seluruhnya adalah anggota perangkat desa. Jadi dalam tugas pokok sehari-hari BPD harus mendukung kepada program pemerintah harus tunduk patuh kepada kepala desa selagi dalam aturan dan mekanisme yang berlaku," jelasnya.
Tuntutan ini, lanjut Mujito, berawal adanya rasa ketidakadilan pemerintah terhadap pemerintah desa. Mengapa, Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh rakyat, ketika jadi mereka mendapatkan gaji dan fasilitas lainnya mulai dari rumah dinas, mobil dinas, protokoler dan sebagainya. Tetapi mengapa Kades yang notabenenya dipilih langsung oleh rakyat juga, tetapi tidak mendapatkan hak yang sama terutama gaji yang jauh dari standar. Malah ada di wilayah Lampung, gaji Kadesnya perbulan hanya Rp 400 ribu, ini miris sekali. Padahal Pemerintah Indonesia tidak akan ada jika tidak ada Pemerintah Desa.
"Tolong kepada perwakilan Kabupaten/Kota di Sumatera nanti dampingi kami bersilaturahmi dengan Kemendagri," tukasnya.
Masih dikatakan Mujito, keberhasilan tuntutan Kades dan perangkat desa tersebut bukannya semudah membalikkan telapak tangan tetapi penuh dengan perjuangan, baik korban waktu, harta benda bahkan nyawa. Sebab dalam proses perjuangan tersebut ada tiga perangkat desa yang meninggal baik karena kecelakaan menuju ke Jakarta dan kelaparan, hanya demi memperjuangkan nasib mereka. Dan mirisnya lagi, sempat ada perangkat desa yang belum digaji oleh bupatinya hingga delapan bulan. Untuk itulah dengan wadah PPDI ini sebagai penyambung silaturahmi, aspirasi dan persatuan.
Plt Bupati Muaraenim yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs H M Teguh Jaya MM mengatakan, PPDI merupakan motor penggerak roda Pemerintahan paling bawah yang bisa menggerakkan roda Pemerintahan yang ada di tingkat Desa masing-masing. Sehingga dapat Membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pembangunan di Desa lebih bagus lagi. Sebab tanpa ada pemerintahan desa maka tidak pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Indonesia.
"Jadi pemerintahan desa itu bukanlah pemerintahan semu, namun pemerintah desa itu adalah pemerintahan ini, ini adalah pendapat saya," tegas Teguh.
Masih dikatakan Teguh, dengan telah dilantiknya kepengurusan PPDI Kabupaten Muaraenim, hendaknya
menjadi motor penggerak yang paling bawah yang bisa menggerakkan roda pemerintahan yang ada ditingkat Desa masing-masing. Mudah-mudahan dengan seperti ini nanti pembangunan yang ada di Desa terus lancar dan lebih baik lagi. PPDI memiliki Regulasi yang jelas sehingga jika terjadi pergantian Kepala Desa yang baru tidak bisa dirombak begitu saja namun harus menuruti aturan yang berlaku.
"Sesuai Regulasi dan ketentuan bahwa aparat Desa ini tidak bisa dirombak begitu saja atau memecat sembarangan karena ada regulasi yang sudah jelas, mereka pensiun setelah berumur 60 tahun," pungkasnya.
Ditambahkan Ketua PPDI Kabupaten Muaraenim Karunia Ilahi didampingi
Sekretaris Joni Anwar SH dan Bendahara Atik Rahmani, bahwa aparat desa regulasi jelas, dan kepala desa tidak bisa sewenang-wenangnya memecat aparat desa. Mereka pensiun sampai umur 60 tahun, dan bisa diganti, jika yang bersangkutan meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri sendiri dan atas pengetahuan Camat.(ari)
CAPTION FOTO :
Pelantikan : Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Muaraenim periode 2019-2023, resmi dilantik Oleh Ketua Umum PP PPDI Pusat Mujito di gedung Kesenian Putri Dayang Rindu Muaraenim, Jumat (27/12/2019)
Cium Bendera PPDI : Pengurus PPDI Kabipaten Muaraenim mencium bendera PPDI tanda cinta kepada organisasi.
0 Response to " "
Post a Comment