* Dampak Penghapusan Retribusi Daerah
SRIPOKU.COM, MUARAENIM---Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaraenim Tahun 2018 sebesar Rp 2.064,9 triliun, turun 7,78 persen bila dibandingkan APBD 2017 sebesar Rp 2.239 trilun. Penurunan tersebut akibat dampak berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan yang mencabut peraturan tentang retribusi oleh daerah, Minggu (3/12/2017).
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Muaraenim H Marsito, penurunan anggaran ini diakibatkan dari menurunnya rencana pendapatan tahun 2018 sebesar 7,25 persen dibandingkan tahun 2017 sebagai dampak berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penurunan tersebut, tentu penyusunan RAPBD tahun 2018, harus benar-benar efisien dan efektif serta programnya yang berkaitan erat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sebagai contoh, lanjut Marsito, Penurunan pendapatan itu disebabkan oleh pencabutan atau penghentian kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemungutan retribusi izin gangguan (HO) melalui Permendagri No 19 tahun 2017 telah mengurangi alokasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2,3 milyar. Selain itu juga, peran serta dari PTBA yang belum memberikan jawabn mengenai kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Muaraenim dengan alasan tengah membangun kota Tanjungenim sebagai Kota Wisata, belum lagi masalah berkurangnya pendapatan dari retribusi terminal sebesar Rp 799 juta.
"Kami minta PTBA segera merespon surat Bupati tentang peran serta kontribusi ke Pemkab Muaraenim," ujar Marsito.
Hal senada juga dikatakan H Tjik Melan, penurunan pendapatan daerah tersebut sehingga berdampak terhadap penurunan APBD Muaraenim 2018 sebesar 7,78 persen, itu akibat oleh penurunan rencana pendapatan yang bersumber dari dana pembangunan yang meliputi dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).(ari)
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
0 Response to "APBD Muaraenim 2018 Turun 7,78 Persen"
Post a Comment