DPD RI Temukan Pungli Prona di Pagaralam
PAGARALAM, SRIPO - Anggota DPD RI Hendri Zainudin menemukan empat masalah yang harus dikoordinasikan langsung dengan Pemkot Pagaralam. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam didampingi sejumlah Kepala SKPD diungkapkan empat catatan salah satunya temuan pungli prona.
Anggota DPD RI Hendri Zainudin mengatakan, pihaknya sudah dua hari datang di Kota Pagaralam dan menemukan masukan dari masyarakat yang harus dikoordinasikan kepada Pemkot Pagaralam. Salah satu temuan pihaknya yakni Gedung Resi Kopi yang sampai saat ini belum beroperasi.
"Kenapa sampai sekarang belum beroperasi padahal pembangunan sudah selesai pada 2014 lalu. Apa sumbatan yang dialami sehingga pihaknya bisa membantu," kata Hendri, diruang Besemah I Pemkot Pagaralam, Jumat (13/1).
Selian itu pemerintah pusat dalam hal ini BPN menganggarkan 1.000 persil prona. Pada 2016, dari 2.100 prona hanya terserap 1.850. Prona tersebut adalah gratis dan harus benar-benar gratis. Pada kenyataannya masyarakat dipungut biaya antara Rp300.000-Rp500.000.
"Kami harapkan hal ini tidak terjadi lagi pungli ditingkat kelurahan. Jadi, diharapkan untuk program prona harus dibuat aturan. Dimana, pegawai kelurahan bisa mendapatkan dana resmi sehingga Pemkot Pagaralam harus menganggarkan dana," tegasnya.
Hendri mengatakan bahwa SDM Pagaralam luar biasa. Untuk itu, MoU Pemkot Pagaralam dengan BPN untuk sekolah diperguruan tinggi ilmu pertanahan di Jogja harus dilanjutkan. Jika Pemkot tidak ada uang untuk membiayai, maka bisa dibebankan kepada orang tua. Ditambah, sekolah tersebut adalah sekolah unggulan.
"Keluaran sekolah tersebut berebut yang ingin mempekerjakannya. Diharapkan MoU BPN dengan Pemkot Pagaralam dilanjutkan. MoU tersebut masih berlaku untuk tahun 2017 ini," jelasnya.
Sedangkan, untuk bidang pertanian, pihaknya siap membantu Kota Pagaralam. Pasalnya, ada 13 anak Sumsel yang bisa menjadi modal agar kendala di Kota Pagaralam dipusat bisa dipecahkan. Jadi, Walikota Pagaralam harus memanfaatkan peluang ini.
"Pertanian di Kota Pagaralam sangat luar biasa. Namun, akses yang masih belum baik. Kita siap membantu masalah yang ada," katanya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kota Pagaralam, H Safrudin mengatakan, prona ini jangan lagi memungut biaya. Namun, sebenarnya masyarakat tidak tahu dana tersebut untuk biaya ukur, materai dan lainnya. Hal inilah yang kemungkinan disebut pengutan.
"Untuk ukur, materai dan biaya administrasi ditanggung masyarakat. Jadi, biaya tersebut tidak ada anggarannya. Namun, kedepan kita akan meminta agar tidak ada pungli prona terulang lagi diluar biaya yang sah," tegas Sekda.(one)
0 Response to "BERITA PAGARALAM 3"
Post a Comment