BERITA PAGARALAM 4

Pemkot Pagaralam Hutang Rp71 Miliar kepada Pemborong

*Dampak Dana Transfer Pusat Telat

PAGARALAM, SRIPO - Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam mengakui adanya hutang kepada pihak ketiga atau pemborong yang mencapai Rp71 miliar. Pemkot terhutang karena pihak ketiga sudah melakukan pekerjaan dan harus dibayar. Sementara, dana tranfer pusat mencapai Rp63 miliar dan Provinsi Rp40 miliar telat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam, H Safrudin mengatakan, adanya penyesuaian atau pemotongan anggaran membuat kondisi daerah sedikit goyang. Ditambah adanya pemotongan akhir 2016, kemudian keterlambatan sehingga transfer dari pemerintah pusat sehingga tidak dapat membayar dana pihak ketiga. Akibatnya, Walikota Pagaralam harus mengakui adanya hutang

Rp71 miliar hutang kepada pihak ketiga.

"Kita mengharapkan anggota DPD RI bapak Hendri Zainudin dan Siska Marleni dapat menyuarakan masalah ini kepada Kementerian Keuangan. Dengan begitu, jika dana ditranfer tidak akan mengganggu program 2017," pinta sekda.

Plt Kepala DPPKAD Kota Pagaralam, Iwan Mike Wijaya menjelaskan, ‎pada 2014 pemerintah terlambat membuat peraturan sehingga terjadi pengurangan. Dimana, ada Rp43 miliar pemotongan sehingga total jumlahnya mencapai Rp92 miliar dipotong pusat. Kemudian, pada 2015 pending dari segi belanja agar dapat melakukan penyesuaian pendapatan. Namun, setelah dilakukan terdapat tranfer pusat yang macet 2015 sehingga seluruh uang dikas kosong.

"Begitu juga tahun 2016 ada Rp64 miliar dari sektor DBH pemerintah pusat kurang bayar. Kemudian, pada 31 Desember 2016 akan ditransfer tetapi tidak juga masuk. Begitu juga, Rp40 miliar dari provinsi tidak masuk. Akibatnya, pekerjaan pihak ketiga terpaksa tidak dibayar dan diakui sebagai hutang," jelasnya.

Ditambahkan Iwan, hampir seluruh daerah memasukan struktur DBH tetapi pemerintah pusat terlambat memasukan dana tersebut. Apalagi, untuk menjalankan program pihaknya berpegangan pada PMK dan Perpres untuk membuat struktur.

"Dengan kondisi ini, diharapkan ada komitmen dari Pemerintah Pusat untuk membayar dana yang ada. Pasalnya, keterlambatan dana transfer pusat ini akan membahayakan kondisi keuangan daerah. Apalagi, dengan hutang kepada pihak ketiga Rp71 miliar ini sudah sangat besar," tegasnya.(one)

0 Response to "BERITA PAGARALAM 4"