News analysis BBM Eceran
Yan Sulistio
Pengamat Ekonomi
--- Masyarakat Dirugikan
KEBIJAKAN pihak Pertamina yang menghapus BBM jenis premium atau bensin, merupakan kebijakan yang arogan. Karena pihak Pertamina tidak berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR, soal penghapusan premium yang diganti pertalite.
Kondisi ini justru merugikan ekonomi masyarakat. Hal yang paling dasar yakni pasti pihak Organda akan menaikan tarif ongkos dan lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. Meskipun selisih pertalite dan premium sedikit, tapi bagi sopir angkutan selisih harga itu sangat berarti.
Perlu diketahui, Pertamina tidak berhak mengatur masyarakat dalam penggunaan BBM apa pun jenisnya. Intinya penggunaan BBM adalah hak masyarakat dan pihak Pertamina tidak ada kewenangan mengatur masyarakat. Karena pihak Pertamina itu digaji dari pajak masyarakat.
Memang kondisi saat ini banyak bermunculan sebagian masyatakat yang berbisnis jualan bensin eceran, tapi dari segi ekonominya sangat tidak membantu. Selisih harga yang dijual lebih mahal dan sangat merugikan masyarakat.
Seharusya pihak Pertamina tidak seluruh SPBU yang menghapus premium. Mungkin hanya SPBU tertentu yang dekat dengan pemukiman masyarakat elit. Tapi faktanya saat ini hampir semua SPBU mulai menghapus premium yang diganti pertalite.
Penghapusan premium ini karena dampak dari kebijakan Presiden Jokowi yang menyesuaikan harga premium di Papua. Tapi kebijakan ini justru merugikan masyarakat di luar Papua, karena ongkos distribusi pengiriman premium ke Papua secara tidak langsung ditanggung masyarakat sebagai konsumen di luar Papua.
Intinya kebijakan Pertamina ini sangat arogan dan tidak berpihak dari segi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Seharusnya pihak Petamina melakukan persentase terlebih dulu dan melihat dampak kedepannya dari segi ekonomi masyarakat.(bew)
0 Response to "1011bew1.kot"
Post a Comment