BERITA PAGARALAM 1

Ada foto

SRIPO/WAWAN SEFTIAWAN

SIDANG PARIPURNA : Tampak suasana sidang Paripurna LKPJ Walikota Pagaralam 2015 diruang rapat DPRD Kota Pagaralam.

LKPJ Walikota Berbeda dengan Data DPRD
*Dewan Soroti LKPJ Walikota 2015

PAGARALAM, SRIPO -- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pagaralam 2015 banyak mendapat sorotan oleh sejumlah Fraksi di DPRD Kota Pagaralam. Pasalnya LKPJ yang dilaporkan Walikota berbeda dengan Rencana Definitif (RD) yang ada di DPRD.

Bahkan menurut Fraksi Golkar DPRD Kota Pagaralam LKPJ Walikota Pagaralam tahun anggaran 2015 masih banyak menemukan ketidaksesuaian atau kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Golkar Efsi di rapat paripurna pandangan Fraksi terhadap LKPJ Walikota Pagaralam 2015.

Dikatakannya, dari hasil pengamatan terhadap dokumen LKPJ Walikota Pagaralam, Fraksi Golkar menemukan data yang ada di Dokumen LKPJ tahun 2015 tidak sama dengan data Rencana Definitif (RD) tahun 2015 baik jumlah program maupun kegiatan.

"Data yang tidak sama seperti, pada SKPD Sekretariat Daerah dicatat di RD tahun 2015 jumlah pagu Rp 50.142.468.950, sedangkan di dokumen laporan LKPJ berjumlah Rp 23.179.252.500. Hal yang sama terjadi di Dinas PU ada kegiatan tidak dimasukkan ke dalam LKPJ padahal kegiatan tersebut masuk di dalam RD tahun 2015, menggunakan dana sebesar Rp 4.038.111.000 dan kegiatan tersebut kondisi jalannya sudah rusak," ujar Efsi saat menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar terhadap LKPJ Walikota Pagaralam 2015 di ruang rapat utama paripurna.

Farksi Golkar mempertanyakan laporan tersebut apakah kinerja BAPPEDA yang tidak benar dalam membuat laporan, sehingga diminta kepada Walikota Pagaralam dapat mengevaluasi kinerja dari BAPEDDA Kota Pagaralam.

Sedangkan dari Fraksi Nasdem yang disampaikanJenni Sandia mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi atas berbagai penghargaan yang telah diraih pemerintah untuk terus dipertahankan khususnya penghargaan Adipura harus kembali diraih. Sementara untuk RSUD Besemah harus dirubah wajah pelayanan termasuk kebtuhan sarana dan parasarana kepada masyarakat jangan sampai terkesan seperti di Rumah Tahanan (Rutan).

"Catatan untuk Dinas PU dan Dishub Pagaralam masih ditemukan bangunan fisik tidak sesuai RAP, karena lemahnya pengawasan internal pemkot Pagaralam maka dari itu diperlukan revitalisasi pengawasan internal," tergasnya.

Sedangkan tanggapan Fraksi PBB, pemkot Pagaralams harus meningkatkam mutu pelayanan kesehatan RSUD Besemah dengan penyediaan SDM yang baik danprofesional. Selain itu diminta di tiap Kelurahan harus ada peta hutan lindung untuk menghindari adanya pembalakan liar. Realisasi penerapan produk Perda yang selama ini dibuat yang diajukan SKPD sudah sejauh mana dicapai.

Selanjutnya Fraksi PDIP Perjuangan dibacakan, Kasno Pandri Tohari mengemukakan, SKPD dilingkungan Pemkot Pagaralam khususnya Kepala SKPD harus turun kelapangan jangan hanya data yang disajikan tidak real berdasarkan kondisi dilapangan, kebanyakan data maupun laporan yang diberikan banyak data yang dibuat tidak real.

"Saat ini kondisi jalan usaha tani banyak rusak masih berlumpur, pupuk sulit maka perlu ada tindakan nyata dari dinas terkait guna membantu para petani Pagaralam," jelasnya.

Sementara itu Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati mengatakan, terkait pandangan fraksi-fraksi DPRD Pagaralam yang disampaikan terkait LKPJ Walikota Pagaralam anggaran 2015, dinilai baik dan perlu adanya koreksi dari pihak dewan sebagai kontrol sosial. Namun selagi itu kritik yang sifatnya membangun demi kesejahteraan masyarakat.

"Kedepan kami akan lebih mengintensifkan lagi koordinasi antara SKPD, temasuk bersama DPRD Pagaralam terkait berbagai program pembangunan baik itu yang akan direncanakan maupun yang sudah berjalan. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesingkronan dan keterpaduan penyelenggaran program dan kegiatan tiap SKPD," ujarnya.(one)