2409bew3.kot

Ada foto

Teks foto

SRIPO/WELLY HADINATA

PJ Gubernur Sumsel Hadi Prabowo, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnajn Adinegara, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial dan Ketua KPU Sumsel Aspahani, usai rapat koordinasi di Mapolda Sumsel, Senin (24/9).

Pecat ASN yang Terlibat Politik

//Komit Pileg-Pilpres di Sumsel Aman

PALEMBANG, SRIPO - Penjabat (PJ) Gubernur Sumsel Hadi Prabowo, menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumsel untuk tidak terlibat politik jelang Pileg-Pilpres 2019.

Jika terbukti terlibat, sanksi tegas akan ditegakkan yakni pemecatan. "Saya tegaskan, ASN harus netral. Karena ASN bukan orang politik, bila ada ASN yang terlibat bisa diberikan sanksi mulai dari teguran sampai pemecatan," ujar Hadi Prabowo, usai rapat koordinasi pengarahan Pileg-Pilpres di Mapolda Sumsel, Senin (24/9).

Unsur Forkopimda Sumsel, mengikuti pengarahan untuk mempersiapkan pileg dan pilpres secara aman dan berlangsung lancar. Forkopimda Sumsel langsung mengambil langkah untuk melakukan langkah sesuai dengan tupoksi masing-masing.

PJ Gubernur Sumsel Hadi Prabowo mengatakan, dari hasil koordinasi mengambil langkah untuk memetakan daerah rawan agar pileg dan pilpres dapat berjalan dengan aman dan lancar terutama di Sumsel.

"Diperintahkan sinergitas dalam pemilu 2019, sehingga dapat mempersiapkan dengan baik khsususnya forkopimda di Sumsel, ujarnya.

Hadi mengatakan, semua pihak hendak memamami porsi masing-masing. Terutama bagi caleg yang ikut dalam pesta demokrasi ini bisa profesional dalam pemilihan untuk pencapaian yang baik bagi daerah dan negara. "Tidak melakukan ujaran kebencian dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Ini semuanya untuk negara dan bangsa ini," ujarnya.

Mengenai pendanaan, Hadi mengatakan, dalam pileg dan pilpres ini dana yang digunakan berasal dari APBN. Namun Pemprov Sumsel tetap menyiapkan pos belanja tidak terduga yang nantinya dapat digunakan bila ada hal-hal yang tidak terduga. Sedangkan Polda Sumsel membentuk berbagai satgas untuk melakukan pemantauan selama pileg dan pilpres.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara didampingi Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial mengatakan, adanya peningkatan jumlah TPS dari 16.202 TPS menjadi 25.222 TPS, tentunya berpengaruh dalam pengamanan. Jumlah personil,l juga akan diberlakukan penambahan untuk melakukan pengamanan.

Sebanyak 7.080 personil akan diterjunkan dalam pengamanan pileg dan pilpres. Jumlah personil yang diterjunkan ini, belum lagi diback up dari Kodam II Sriwijaya.

"Ada empat kategori TPS yang kami terapkan yakni TPS aman, TPS rawan 1 dan 2 serta TPS khusus. Selain itu juga, kami membentuk satgas nusantara untuk mendinginkan suasana, satgas money politik dan satgas hoax," ujar Zulkarnain.

Jenderal bintang dua ini mengatakan, dalam pengamanan di pileg dan pilpres, Polda Sumsel mendapat kucuran dana Rp 9.9 miliar. Dana tersebut, nantinya akan digunakan untuk pengamanan di wilayah Sumsel.

Ketika disinggung mengenai antisipasi bentrok, Polda Sumsel melihat potensi bentrok yang pernah ada di Sumsel. Analisis juga dilakukan untuk mengantipasi agar tidak terulang kembali. "Saat ini aroma penyebaran berita hoax sudah mulai ada di Sumsel, tetapi belum ada yang melapor. Kami terus melakukan pemantauan," ujarnya.

Ketua KPU sumsel Aspahani mengatakan, mengenai anggaran yang digunakan untuk pileg dan pilpres di Sumsel, semuanya kembali ke KPU RI. Namun KPU Sumsel memberikan rujukan anggaran pilkada beberapa waktu lalu cukup bagus untuk digunakan sebagai pembanding dan pertimbangan penggunaan dana.

"DPT baru ini sudah ada dan ada pemilih pemula, karena memang pilkada lalu belum ada pemilih pemula. April sudah masuk semua DPT. Itu administrasi kependudukan dan sudah ada dalam DPT. Memang nantinya yang datang ke TPS tanpa EKTP jadi problem. KPU sedang berpikir juga. Apakah nanti ada kartu khusus untuk pemilih. Apakah nanti ada jalan lain dari pemerintah," ujarnya.

Dana yang digunakan untuk pilgub beberapa waktu lalu menghabiskan dana senilai Rp 318 miliar dan ditambah kabupaten kota yang ada di Sumsel. Itu mengacu pada jumlah TPS sebanyak 16.202. Karena ada perubahan TPS dan operasional TPS, pasti akan bertambah dalam dana operasional. Sehingga, memang perlu dilakukan perubahan baik dalam operasional, dana dan pengamanan.(bew)