* Hanya 30 Persen Desa Yang Bayar
SRIPOKU.COM, MUARAENIM---Dari 245 Desa yang ada di Kabupaten Muaraenim, ternyata hanya sekitar 30 persen Desa yang sudah membayar BPJS Kesehatan. Ternyata penyebabnya bukan Desa tidak mau membayar tetapi karena kesulitan membayar menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi).
"Banyak yang datang ke BPJS Kesehatan ingin bayar, tetapi sulit harus melalui Billing dulu, mengapa tidak bisa bayar langsung saja seperti BPJS Ketenagakerjaan," ujar Kades Segayam Amirudin.
Menurut Amirudin, bahwa sebenarnya semua perangkat desa patuh terhadap aturan membayar premi tersebut, namun ketika beberapa kali datang ke kantor BPJS Kesehatan dan harus ada Billing, membuat kami malas membayarnya.
"Kami beberapa kali datang tetapi mau bayar saja sulit," ujarnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Kades Suban Jeriji Sardeni, bahwa ditempatnya masih kesulitan sinyal (HP) serta cukup jauh dari kota. Dan meminta BPJS Kesehatan memberikan kemudahan kepada kami untuk membayarnya sehingga tidak harus berulang-ulang hanya untuk membayar uang tersebut.
Ketika dikonfirmasikan ke Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Muaraenim Lydia Syuranti, membenarkan jika ingin membayar premi harus membuat user id untuk pembuatan Billing BPJS Kesehatan melalui Sistem Informasi PNBP Online (Simponi). Setelah keluar, baru bisa membayar dan itu bukan ke BPJS kesehatan, tetapi ke kas negara karena perangkat desa bukan pengawai pemerintah non PNS. Aplikasi ini langsung dari Kementrian Keuangan bukan oleh BPJS Kesehatan.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Nolly Noer Amien, bahwa untuk BPJS Ketenagakerjaan tidak ada masalah dan aman. Bahkan pihaknya menawarkan Program Jaminan Hari Tua (JHT) untuk perangkat desa, yang sebelumnya belum tercover.
Sementara itu menurut Kepala DPMB Muaraenim Emran Thabrani, membenarkan adanya keluhan dari camat, kades dan perangkat desa tentang masalah pembayaran BPJS Kesehatan melalui aplikasi Simponi. Karena mereka (Kades) masih banyak yang tidak mengerti menggunakan aplikasi tersebut, dan meskipun bisa kadang-kadang terkendala sinyal. Untuk mengatasi masalah tersebut, seluruh Kades telah sepakat akan menyerahkan sepenuhnya kepada Bank SumselBabel untuk membayarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Nanti BSB akan blokir dana tersebut, BPJS Kesehatan dan DPMB yang mengurus pembuatan Billing, setelah itu uangnya dibayarkan oleh BSB," ujarnya.
Kedepan, kata Emran, ia berharap BPJS Kesehatan Muaraenim naik kelas tidak lagi dibawah Prabumulih, mengingat wilayahnya luas dan warganya banyak sehingga BPJS lebih maksimal. Selain itu juga, pembayarannya diupayakan bisa online seperti listrik, PDAM, telepon, jadi cukup dengan HP, warga bisa bayar kapan dan dimanapun berada.
"Sekarang sudah canggih, jadi manfaatkan sebaik mungkin, bukannya malah mempersulit warga," tukasnya.(ari)
CAPTION FOTO :
Evaluasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muaraenim bersamaBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat evaluasi bersama di gedung Lima Putri Muaraenim, Selasa (8/5).
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
0 Response to " "
Post a Comment