Dinas Perkim Muba, Bedah Rumah Tidak Layak Huni Pada 2019
SEKAYU, SRIPO--Program kesejahteraan dari pemerintah pusat khususnya dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal sebagai program bedah rumah, mulai diterapkan. Dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Muba, mulai melakukan pendataan terhadap rumah tidak kayak huni di Kecamatan Lawang Wetan dan Kecamatan Babat Toman.
SEKAYU, SRIPO--Program kesejahteraan dari pemerintah pusat khususnya dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal sebagai program bedah rumah, mulai diterapkan. Dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Muba, mulai melakukan pendataan terhadap rumah tidak kayak huni di Kecamatan Lawang Wetan dan Kecamatan Babat Toman.
Kepala Dinas Perkim Mursalin, melalui Kabid Perumahan Fanfani Syafri, mengatakan adanya program kegiatan BSPS telah diatur pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS, tujuannya ialah terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Ini merupakan program pemerintah pusat dan selain itu upaya Pemkab Muba dalam memberikan bantuan rumah yang layak huni bagi masyrakat. Saat ini sedang berlangsung pendataan di dua kecamatan tujuanya untuk dilakukan bedah rumah melalui program BSPS dari kementrian PUPR,"kata Fanfani, Senin (9/4/18).
Lanjutnya, pada bulan April ini pihaknya tengah fokus pendataan di Kecamatan Lawang Wetan. Lalu, pada bulan depan akan beranjak di Kecamatan Babat Toman.
"Kenapa hanya pada dua kecamatan saja, hal tersebut karena masih keterbatasan anggaran yang ada. Jadi target kita pada 2019 nanti telah di bedah rumah sebanyak 250 di Lawang Wetan dan 250 Babat Toman,"ungkapnya.
Selain itu pada proses pendataan kita dibantu oleh Kepala Desa (Kades) setempat dalam melakukan pendataan, hal ini dilakukan agar program BSPS tepat sasaran.
"Apabila telah diajukan maka kita akan melakukan kroscek kelapangan dan validasi data. Karena untuk bisa mendapatkan bantuan program BSPS, tidak bisa semata-mata mengajukan sendiri, melainkan harus diawali usulan bupati atau wali kota. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 untuk memilih calon penerima bantuan,"jelasnyas. (cr13)
0 Response to " "
Post a Comment