Kholid Ancam Pegawai Terlibat Politik Praktis
MARTAPURA, SRIPO - Bupati OKU Timur HM Kholid MD mengancam seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNs) atau ASN untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan di setiap kesempatan acara-acara resmi dirinya menekankan kepada seluruh anggota ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018.
"Setiap ada acara resmi dalam sambutan yang saya sampaikan, dengan tegas melarang seluruh pegawai untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan saya tidak main-main jika ada pegawai yang terlibat dalam politik praktis, maka akan diproses lebih lanjut bahkan bisa dipecat," tegas Kholid.
Karena kata Kholid larangan bagi pegawai untuk mengikuti politik praktis sangat jelas dalam undang-undang ASN sehingga untuk mengantisipasi adanya pegawai yang terlibat dirinya meminta kepada seluruh jajaran Pemkab OKU Timur untuk bekerja melayani masyarakat dengan maksimal dan tidak tertarik dalam hiruk pikuk Pilgub Sumsel 2018.
"Bekerjalah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jika ingin berpolitik silakan mundur atau pensiun. Jika ingin menjadi Abdi masyarakat atau Abdi Negara Bekerjalah," katanya.
Menurut Kholid, PNS tidak semestinya ikut serta dalam hiruk pikuk pilkada karena sejatinya PNS merupakan abdi negara yang harus mengabdikan diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Ketika pegawai berkecimpung dalam politik praktis, maka netralitas dan aktifitas dalam memberikan pelayanan untuk kemajuan masyarakat akan menurun karena lebih mengutamakan perpolitikan," katanya.
Sementara ketua Panwas OKU Timur Ahmad Ghufron didampingi Benny Tenagus mengatakan, larangan terhadap pegawai untuk ikut serta dalam politik praktis mutlak dengan beberapa ancaman mulai dari hukuman ringan hingga hukuman berat berupa pemecatan tidak tas permintaan sendiri.
"Sedangkan sanksi ringan mulai dari teguran, hingga penurunan pangkat dan pemindahan jabatan," kata Benny. (hen).
0 Response to "Berita Martapura Selasa (13/3) pecat PNS berpolitik"
Post a Comment