Harno Sidak ke Kantor Kecamatan (sub)
Cetak KTP-el Hanya Tiga Menit
GUNA memastikan pelayanan perekaman dan pencetak KTP elektronik (KTP-el) atau ada yang menyebut eKTP, Walikota Palembang Harnojoyo melakukan sidak ke kantor Kecamatan IT I, di Kawasan Kamboja, Kamis (7/9).
Begitu sampai di Kantor Kecamatan IT I, Harnojoyo langsung menuju ruang perekaman dan pencetakan KTP-el. Harno menunggu beberapa menit untuk memastikan mesin pencetak beroperasi. Seperti diberitakan harian ini kemarin, Palembang melakukan terobosan sebagai kota pertama yang mulai mengoperasikan mesin KTP-el di kantor Kecamatan.
"Ternyata untuk mencetak KTP-el itu hanya butuh waktu tiga menit jika semua jaringan yang terkoneksi dengan pusat tidak ada masalah dan data perekaman sudah siap atau berstatus print ready record (PRR)," kata Harno.
Lebih lanjut dikatakan, jika semua jaringan baik dan data sudah ada, dalam sehari, satu mesin bisa mencetak 100 sampai 160 keping KTP per hari. "Saat ini Palembang masih butuh sekitar 222.640 keping blangko KTP-el agar semua masyarakat bisa memiliki KTP. Sedangkan bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman, waktu yang dibutuhkan sampai pencetakan dibutuhkan waktu 15 hari. Karena prosesnnya secara berurut adalah perekaman, data dikirim ke pusat, dikembalikan lagi ke Dukcapil ditransfer ke kecamatan," ujarnya.
Harno menegaskan, pihaknya terus mengajukan permintaan ke pusat untuk pemenuhan blanko KTP-el ini. "Insya Allah akhir Oktober ini, pemerintah pusat kembali akan mengirimkan blangko KTP-el untuk kota Palembang. Namun kita belum tahu berapa yang akan dikasih oleh pusat, kalau berdasarkan pengajuan kita butuh 222.640 keping E-KTP lagi," ujarnya.
Sementara itu, Sekertaris Disdukcapil, Santi Zahara, mengatakan, pihaknya sudah mengajukan kembali permintaan balngko KTP-el ke Kementerian Dalam Negeri. "Jumlah yang diajukan sebanyak 222.640 keping blangko, jumlah ini untuk memenuhi pencetakan KTP-el yang rusak, hilang, perubahan elemen dan permasalahan lainnya," ujarnya.
Santi mengatakan, untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah, bahwa seluruh warga sudah harus memiliki KTP-el pada akhir 2017 ini, pihaknya hanya membutuhkan 50 ribu blangko. "Karena masyarakat yang sama sekali belum memiliki KTP-el dan sudah melakukan perekaman sebanyak 50 ribu jiwa," ujarnya. Jumlah selebihnya adalah masyarakat yang sudah pernah memiliki KTP-el tetapi hilang, rusak, dan masalah lainnya.
Dukung Palembang
Kadisdukcapil Sumsel Dra Hj Septiana Zuraida Zamzami SH MSi menyatakan pendistribusian blangko KTP-el dari pusat ke Provinsi Sumsel baru selesai, Kamis (7/9). Menurutnya, seluruh blangko KTP-el didistribusikan dari pusat ke Provinsi Sumsel dengan dana DAK telah selesai hari ini di 17 kabupaten/kota.
"Namun untuk diketahui masyarakat, keterlambatan pendistribusian dari pusat. Karena baru dikirim dari Jakarta dan nyampenya di Disdukcapil Provinsi baru H-1 lebaran Idul Adha. Kita baru nyiapkan administrasi karena pendistribusian KTP-el ini ada SK Gubernur," ungkapnya.
Dalam SK Gubernur itu ada Tim yang terlibat seperti ombusman, Kesbangpol, Pol PP, Tim yang bekerja di Disdukcapil. "Setelah saya mencermati distribusi blanko yang lambat ini sampai ke kabupaten/kota maka sebagai penanggung jawab akhir layanan adminduk saya memutuskan bahwa untuk distribusi blanko yang akan datang, tiap-tiap kabupaten/kota boleh langsung ambil ke pusat. Ini evaluasi saya karena sampai dengan hari ini masih ada 10 kabupaten/kota yang belum terdistribusi sampai lokasi. Saya hari ini sampai dengan besok akan turun ke Sumsel untuk memonitor langsung," kata Ana.
Dengan adanya kebijakan Pemkot Palembang Cq Disdukcapil yang memperpendek rentang kendali pelayanan publik terhadap masyarakat Palembang dengan mengadakan pencetakan KTP-el di Kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Palembang, Disdukcapil Provinsi mendukung.
"Akan tetapi perlu diingatkan pelayan yang ditempatkan harus memakai identitas PNS Disdukcapil untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Serahkan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini Disdukcapil untuk melaksanakan, melayani, agar pembuatan KTP-el memenuhi kebsahan hukum administrasi," ujar Ana Zamzami.
Menurut dia, pelayanan KTP el seyogyanya dilakukan di Disdukcapil. Namun Pemkot Kota Palembang mempunyai terobosan dan inovasi.
"Kita sambut baik. Namun hendaknya tidak hanya sekadar launching. Karena itu sudah kewajiban pemerintah selaku pelayanan publik. Kita berharap masyarakat berduyun-duyun membuat KTP el ini. Dengan melengkapi persyaratan memang tidak dipungut biaya. Dan masyarakat harus tahu tugas pemerintah memberikan pelayanan," ujarnya. (cr5/fiz)
Dikirim dari iPad saya
0 Response to "Teks foto : Wako Palembang Harnojoyo saat menerima penghargaan Kompas Gramedia (KG) Sumsel Award, pekan lalu."
Post a Comment