Kerusakan Infrastruktur Jalan Menjadi Perhatian Pemerintah Pusat
KAYUAGUNG, SRIPO -- Anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera yang terbatas menjadi permasalahan pelik dialami sebagian besar daerah. Itu diluar dari permasalahan lain seperti faktor geografis, curah hujan tinggi hingga kelebihan tonase kendaraan.
Persoalan infrastruktur ini menjadi bahasan utama para Bupati se-Sumatera yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (APKASI) Regional Sumatera, saat rapat koordinasi di Sekretariat APKASI di Jakarta, Senin (5/6) kemarin.
Rapat yang dipimpin Koordinator APKASI Regional Sumatera H Iskandar SE yang juga Bupati OKI mengatakan, kerusakan infrastruktur di daerah juga memerlukan perhatian pemerintah pusat dan provinsi.
"Daerah mengalami kesulitan untuk membangun dan memelihara infrastruktur. Masalah ini patut menjadi perhatian bersama sehingga perlu menjadi rekomendasi kita ke pemerintah pusat," kata Iskandar pada wartawan, Selasa (16/5) ketika ditanya mengenai APKASI.
Permasalahan ini semakin pelik, kata Iskandar, seiring dengan adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pusat.
"Kita semua memang sedang berhemat sehingga berpengaruh terhadap perbaikan infrastruktur yang direncanakan," tutur Iskandar.
Iskandar mengilustrasikan di Kabupaten OKI, anggaran infrastruktur jalan yang tersedia berkisar Rp 200miliar dari APBD Rp 1,9 triliun. Jumlah ini jauh dari cukup untuk memperbaiki total panjang jalan kabupaten yang mencapai 15.000 km. Ditambah lagi kultur jalan yang dibangun sebagian besar berada di atas lahan gambut.
Terpisah, Kepala Dinas PU Tata Ruang OKI, Ir H Hapis MM mengatakan, membangun jalan di lahan gambut membutuhkan biaya lebih besar.
"Pemadatan dan pengerasan struktur jalan menjadi permasalahan utama, dan biayanya tinggi," kata Hapis.
Dia mencontohkan ruas jalan Kayuagung-Sepucuk yang dibangun sejak tahun 2013 membutuhkan dana hingga ratusan miliar guna mengejar kualitas jalan dengan kultur cor beton.
"Dari 2013 sudah kita mulai, hingga 2017 ini menyisakan 11 km lagi dari total panjang 37 Km kita harap ditahun ini tuntas," jelas Hapis.
Hapis merincikan per satu kilometer membangun jalan di lahan gambut membutuhkan dana tidak kurang dari Rp 5 miliar.
Untuk itu, pihaknya melakukan upaya perbaikan jalan di OKI secara bertahap dan perzona untuk meningkatkan kualitas jalan.
Permasalahan infrastruktur di daerah ini akan menjadi salah satu rekomendasi para Bupati se Sumatera kepada Presiden Jokowi pada Rakornas APKASI se Indonesia pada bulan Juli mendatang.
Selain jalan, hasil rakor kepala daerah se Sumatera ini merekomendasikan isu strategis lainnya, antara lain bidang pertanian, kesehatan, pedidikan, kerjasama antar daerah dan perizinan. (mbd)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Berita OKI"
Post a Comment