Berita OKI

Ikut Sertaan Pejabat Eselon III Membuat Kecemburuan Sosial

KAYUAGUNG, SRIPO – Pejabat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ramai-ramai berangkat ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) Kota Bandung, Jawa Barat. Kepergian eselon II dan III dalam rangka implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dilaksanakan, Rabu-Kamis (30-1/11-12) selama dua hari.

Informasi dihimpun, Kamis (1/12), sejak, Senin (28/11) beberapa pejabat eselon II sudah tak berada di wilayah Kabupaten OKI, mereka sudah berangkat ke Bandung, kendatipun pelaksanaan assesment dilakukan 30 November dan 1 Desember. Keberangkatan pejabat eselon II rupanya berdampak terhadap pegawai lain. Sebagian besar abdi negara di SKPD banyak yang absen. Seperti di salah satu Dinas Tata Kota dan Pertamanan kepala dinas sudah berangkat lebih awal.

"Maaf ibu tidak ada di kantor, karena ada tugas luar ke Bandung," ujat staf Dinas Tata Kota dan Pertanaman ketika wartawan hendak konfirmasi, Senin (28/11/2016) siang, terkait proyek yang dikerjakan oleh oknum DPRD OKI, sebanyak 15 paket proyek.

Ikut serta pejabat eselon III dalam kegiatan tersebut, membuat kecemburuan sosial bagi jabatan eselon III yang ada di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) OKI lainnya. Eselon III yang ikut uji kompetensi tadi yakni, Kepala Badan Perpustakaan Daerah dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan. Seakan-akan ada unsur pilih kasih dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN.

Salah seorang pejabat eselon III dilingkungan Pemerintahan OKI yang tak mau disebutkan nama mengaku, kecewa karena peserta yang ikut dikegiatan assesmen itu ada pejabat eselon III sama dengan dirinya. "Saya jujur sangat kecewa saya tidak diikut sertakan. Kalau memang eselon III tak boleh diikutkan jangan satu orang pun yang ikut," katanya.

Menurutnya, kalau memang assesmen tersebut hanya dipruntukkan bagi eselon II kenapa ada pejabat eselon III yang ikut serta. "Katanya assesmen ini hanya dikuhususkan bagi pejabat eselon II tapi nyatanya ada pejabat eselon III juga ikut, kenapa dan ada apa semua ini?," jelasnya.

Dituturkannya, ini sudah jelas ada pilih kasih. "Seharusnya ada azaz keadilan kalau memang tidak ya semua pejabat eselon III tidak boleh ikut assesmen tapi kenyataanya ada dua pejabat yang ikut," ungkapnya.

Diketahui, pejabat eselon II yang mengikuti uji kompetensi itu meliputi semua kepala dinas dilingkungan Pemkab OKI. Sementara dua pejabat eselon III yang ikut seperti kepala badan perpustakaan daerah dan kepala badan pemberdayaan perempuan OKI. Keberadaan dua pejabat eselon III yang ikut assesmen justru mengundang kecemburuan pejabat eselon III lainnya. Padahal assesment itu diperuntukkan bagi pejabat eselon II.

"Ya, semua pejabat dimantapkan lagi. Bagi pejabat yang belum menduduki jabatan tertentu nanti akan dipromosikan. Assesmen ini sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru," kata Bupati OKI H Iskandar SE, Rabu (30/11) kemarin.

Iskandar melanjutkan rencananya pelantikan pejabat menduduki OPD baru akan dilakukan pasca selesainya uji kompetensi pejabat eselon yang dimungkinkan akan dilakukan pekan kedua Desember nanti.

"Untuk assesmen dilakukan 30 November sampai 1 Desember di Jawa Barat. Setelah itu, nanti disusun siapa-siapa yang layak menduduki pada OPD baru. Saya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka yang memiliki kompetensi baik akan dipromosikan," tutur Iskandar.

Sementara itu, Kepala BKD OKI H Masherdata melalui Kabid Mutasi BKD OKI Deni membenarkan ada 41 pejabat mengikuti uji kompetensi di Bandung. "Sebagian besar didominasi pejabat eselon II. Memang ada pejabat eselon III yang mengikuti assesmen, namun yang bersangkutan menggunakan biaya sendiri. Bukan berarti pejabat eselon III mengikuti assesmen ini akan dipromosikan pada jabatan tertentu, tapi melalui pertimbangan baperjakat," jelas Deni.

Khusus eselon II, pihaknya membatasi keikutsertaan dalam assesmen. Tapi untuk pejabat eselon III tidak dibatasi. Asalkan biaya ditanggung sendiri bagi pejabat bersangkutan. "Assesment ini untuk mengukur kemampuan pejabat. Kalau pejabat eselon III mengikuti assesment, artinya mereka ingin mengetahui sampai sejauh mana ability kompetensi yang dimiliki," tuturnya. (mbd)

0 Response to "Berita OKI"