//Retribusi Parkir tak Sesuai Perda
PALEMBANG, SRIPO --- Retribusi parkir di wilayah Kota Palembang, dinilai Ombudsman Sumsel merupakan praktek pungutan liar (pungli).
Hal ini dikarenakan retribusi parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda) yang telah ditetapkan. "Coba lihat faktanya, parkir untuk sepeda motor itu Rp2 ribu. Padahal sesuai perdanya Rp1.000, jelas-jelas ini adalah pungli dan masih marak terjadi di lapangan," ujar Indra Zuardi, S Sos M.Si, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Minggu (4/12).
Indra mengatakan, pungli retribusi parkir ini tidak menjadi sorotan bagi pihak berwenang. Jelas-jelas ini menyalahi aturan dan masyarakat sebagai publik merasa dirugikan.
"Saya mengalaminya sendiri adanya pungli ini. Seperti di kawasan Pasar 16 Ilir, tarif parkir mobil sesuai perdanya jelas-jelas hanya Rp2 ribu, tapi juru parkirnya meminta lebih, ada yang Rp5 ribu bahkan sampai Rp10 ribu," ujarnya.
Ombudsman sebagai lembaga negara yang berperan sebagai pengawasan pelayanan publik, Indra menegaskan, ombudsman akan meminta klarifikasi kepada dinas terkait. Memang dari nominalnya ini pungli ini kecil dan tidak besar, tapi tetap harus menjadi perhatian bagi dinas terkait.
"Perlu diketahui, meskipun pungli ini kecil, tapi kalau dikumpulkan besar juga nominalnya. Apakah ini harus didiamkan saja, jadi kepada tim saber pungli, jangan hanya pungli yang besar saja yang menjadi target, tapi pungli yang kecil juga harus menjadi atensi," ujarnya.
Indra mengatakan, memang mengenai pungli parkir ini sudah banyak yang. melaporkannya kepada ombusdman. Sehingga harus dilakukan tindakan sebagai langka penertiban.
"Saya rasa pungli parkir ini pasti ada oknum-oknum dinas terkait yang terlibat. Karena juru parkir tidak akan berani meminta retribusi yang tidak sesuai dengan perda," ujarnya.(bew)
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
0 Response to "0412bew1.kot"
Post a Comment