* Akan Berikan Tindakan Tegas Terhadap Tambang Liar
MUARAENIM, SRIPO---Pemkab Muaraenim, mengaku kewalahan dalam menertibkan operasi tambang liar batubara. Meski sudah ditertibkan berulangkali dan beberapa pemilik tambang liar dikenakan sanksi hukum, namun kegiatan tambang liar masih tetap berlanjut. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi antar instansi di ruang rapat Bappeda Muaraenim, Rabu (7/9).
"Kami sudah berulang kali dan berbagai upaya mencoba menertibkan tambang liar ini, namun sampai saat ini belum tuintas-tuntas. Terung terang kami cukup kewalahan," ujar Bupati Muaraenim Muzakir dan Wabup Muaraenim Nurul Aman.
Menurut Muzakir, upaya penertiban tambang liar ini, sudah dilakukan sejak tahun 2010 lalu. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dengan sosialisasi, peninjauan ke lokasi, pemasangan papan larangan, menghimbau hingga sampai penindakan, namun hasilnya tidak optimal dan hanya sementara.
Selain itu juga, pihaknya sudah menjajaki dengan memanggil seluruh pemilik IUP resmi untuk merangkul para penambang liar, namun sepertinya juga belum ada titik temu. Sedangkan untuk melegalkan tambang liar menjadi tambang rakyat, juga tidak bisa karena terbentur persyaratan yang hanya bisa mengakomodir tambang rakyat minimal dikelola selama 15 tahun.
"Tambang liar memang bisa dijadikan tambang rakyat, namun syaratnya adalah usah turun temurun minimal 15 tahun. Dan diusahakan oleh warga setempat bukan warga datangan," ujar Muzakir.
Atas masalah tersebut, kata Muzakir, pihaknya kembali akan memberikan kesempatan kepada penambang liar untuk menghentikan seluruh aktifitasnya. Kemudian untuk pekerja yang bukan asli warga Kabupaten Muaraenim, akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Dan setelah itu, barulah akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
"Kita akan panggil kembali pemilik tambang liar dan pemegang IUP untuk mencari solusinya," tukas Muzakir.
Ditambahkan Wabup Muaraenim Nurul Aman, bahwa berbagai masukan sudah ditempuh Pemkab Muaraenim, namun sepertinya belum ada jalan keluarnya. Seperti PTBA sebagai pemilik IUP, mereka tidak mau mengakomodir para penambang liar untuk dihimpun dalam sebuah Koperasi atau sejenisnya, sebab PTBA sudah trauma ketika di Sawahlunto, Sumatera Barat. Sebab setelah jadi dan berjalan, ternyata masyarakat tidak mau diatur malah mereka mau mengatur sendiri harga batubara dan lain-lain, sehingga akhirnya PTBA menjadi repot.
" Kami memang sudah kewalahan dengan keberadaan tambang rakyat ini. Pihaknya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dan menjadi sorotan dari KPK. Ketika sosialisasi mereka berhenti, setelah itu mereka mulai lagi," ujar Nurul Aman.
Untuk itu, lanjut Nurul, pihaknya meminta kepada seluruh pihak terkait ketika melakukan penertiban selain pemilik lahan dan pekerjanya, juga pembelinya. Sebab jika tidak ada pembeli maka secara otomatis produksi mereka juga akan berhenti. Dan untuk penertiban kali ini, harus benar-benar kompak dan konsisten serta tegas dengan penindakan hukum.
Sedangkan menurut Kajari Muaraenim
Adhyaksa, bahwa seluruh tahapan sudah dilakukan, namun memang para pemilik lahan bandel. Dan sesuai kesepakatan sebelumnya pada tahun 2015 lalu, seharusnya akhir tahun 2015, sudah penindakan dengan penegakan hukum. Karena kita di daerah sudah terlalu lunak, sehingga nanti dianggap oleh KPK sebagai pembiaran sehingga nanti akan timbul kasus suap. Untuk itu kita lanjutkan komitmen sesuai jadwal yakni penegakan hukum.
Sementara itu Kapolres Muaraenim AKBP Hendra Gunawan, mengakui jika masalah penertiban ini sudah berkali-kali dilakukan tetapi tidak tuntas-tuntas. Untuk itu, jika memang mau ditertibkan harus disiapkan solusi dahulu minimal untuk penambang asli dari Kabupaten Muaraenim, dengan memberikan solusi kepada penmabang untuk beralih profesi.
Jika melakukan penertiban dilokasi penambangan, tentu masalah yang akan dihadapi adalah keterbatasan anggota, waktu dan biaya. Sebab tidak mungkin anggota standby 24 jam dilokasi penambangan. Sebab penindakan ini bukan saja terhadap para penambang liar, juga terhadap buyer (pembeli), sebab tidak ada suply jika tidak ada demand.(ari)
CAPTION FOTO :
Rapat Tambang Liar : Bupati Muaraenim Muzakir memimpin rapat penanggulangan penanganan penutupan tambang liar batubara di Kabupaten Muaraenim, di ruang rapat Bappeda Muaraenim, Rabu (7/9).
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
0 Response to "Muaraenim Kewalahan Tertibkan Tambang Liar"
Post a Comment