BERITA PAGARALAM 3

Akan Banyak Pejabat Eselon II Bangku Panjang
*Buntut dari PP Nomor 14

PAGARALAM, SRIPO - Sejumlah SKPD dilingkungan Pemkot Pagaralam akan dirampingkan sesuai PP Nomor 14. SKPD tersebut akan bergabung dengan SKPD lain. Hal ini otomatis akan membuat sejumlah kepala SKPD akan dibangku panjangkan. Pasalnya dinas yang dipimpinan akan digabungkan.

Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati mengatakan, sesuai dengan aturan untuk kesamaan dari pusat hingga daerah SKPD akan sama dengan yang dibawah naungan kementerian.

"Selama ini disetiap daerah berbeda-beda SKPD. Untuk itu, agar semuanya sama berdasarkan aturan harus segera menyesuaikan. Saat ini, kita telah melakukan pembahasan," ujar Ida, usai rapat bersama Ditjen Otda, kemarin.

Untuk perubahan, tidaklah sulit. Pasalnya, aplikasi sudah disediakan pemerintah pusat dan Pemkot Pagaralam tinggal memasukan data. Dengan begitu, kerja tidak akan repot dan se Indonesia akan sama.

"Semenjak didengungkan PP tersebut kita telah menyusun sendiri. Kemudian, agar tidak salah kita memanggil narasumber dari Kemendagri, ternyata dari pusat punya aplikasi," jelasnya.

Untuk mempercepat semuanya perlu dibuat Peraturan Walikota lalu diperdakan. Pasalnya, mulai tahun 2017 semuanya sudah berubah sehingga akan ada anggaran baru.

"Untuk struktur dilangsingkan. Untuk, SDM cukup banyak dan siapa saja yang cocok. Akhir agustus sudah ada perda sehingga sudah berjalan. Anggaran mengikuti dinas terbaru, bisa saja banyak yang nonjob," tegasnya.

Berdasarkan aturan, Dinas Perhubungan berpisah dengan Kominfo. Kominfo sendiri bergabung Humas. Pertanian, peternakan jadi satu, sementara untuk kehutanan kembali ke provinsi. Pasalnya, Bidang perkebunan akan kembali kedinas pertanian. Lalu, dinas kebersihan tidak menyantol fungsi kembali ke Lingkungan Hidup, pemakaman kembali ke Dinsos. Lalu, Pol PP dan Kanpora jadi dinas, yang mengelolah olahraga pemuda.

Sementara itu, Ditjen Otonomi Daerah Nurdin mengungkapkan, memang untuk penyamaan ini sangat penting. Hal ini dilakukan agar SKPD didaerah ada yang membawahi dikementerian.

"Kita yakin dengan pembahasan ini 2017 semuanya akan berubah. Harus cepat dibahas karena menyangkut anggaran dan perda yang harus cepat dibahas," jelasnya.(one)