Sertifikat Gratis Harus Tepat Sasaran
MUSIRAWAS, SRIPO - Bupati Musirawas Hendra Gunawan menggelar rapat kordinasi dengan jajaran Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musirawas, di Muarabeliti, Senin (29/8). Rapat kordinasi yang digelar secara tertutup itu membahas persoalan seputar pertanahan, baik menyangkut konflik pertanahan maupun program-program pertanahan kedepan.
Bupati Musirawas Hendra Gunawan mengatakan, banyak persoalan pertanahan di Kabupaten Musirawas, yang sudah terjadi sejak puluhan tahun. Namun dengan bersama-sama, persoalan bisa diselesaikan secara bertahap. Seperti masalah perkebunan, batas desa, kecamatan dan kabupaten.
"Kita ingin melibatkan BPN setiap ada masalah pertanahan dengan pemerintah. Seperti, program pilar desa, batas kecamatan dan kabupaten. BPN harus berperan, tidak ada lagi jalan sendiri-sendiri. Karena di Musirawas satu bupatinya. Semua harus terlibat menjadi satu dalam menyelesaikan masalah," kata Hendra Gunawan, usai rapat kordinasi tertutup dengan jajaran ATR/BPN Kabupaten Musirawas, di kantor BPN Muarabeliti, Senin (29/8).
Diungkapkan, pada tahun 2016, sudah ada program sertifikat gratis bagi masyarakat. Kedepan diharapkan, dengan koordinasi yang baik, apalagi sudah ada data masyarakat miskin yang terkoordinasi. Karena itu, pemberian sertifikat gratis itu benar-benar tepat sasaran. Bukan kepada masyarakat yang mampu, tetapi kepada masyarakat yang benar-benar layak untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
"Kita evaluasi sertifikat yang diberikan, dengan data-data yang dimiliki Pemkab. Dikroscek apakah sudah tepat," katanya.
Selain itu, kordinasi dan kerjasama antara Pemkab Musirawas dan BPN, juga dalam hal aset-aset desa milik Pemkab Musirawas yang selama ini ada permasalahan. Dengan melibatkan BPN, maka aset-aset tersebut bisa disertifikasi.
Sementara, Kepala Kantor ATR-BPN Kabupaten Musirawas, M Syahrir mengatakan, kordinasi yang dibangun oleh Pemkab Musirawas, dalam hal ini Bupati Musirawas, merupakan yang pertama kali di kantor ATR-BPN. Selama ini, belum ada kepala daerah yang datang dan berkordinasi secara langsung dengan jajaran ATR-BPN.
"Kita terima kasih, Bupati Musirawas mengunjungi kami. Kami instansi vertikal tetap berkoordinasi dengan Pemkab Musirawas dan instansi terkait lainnya dibidang pertanahan," ujar M Syahrir.
Diungkapkan, pada tahun 2017 nanti, pihak BPN Kabupaten Musirawas akan mendapatkan sertifikat prona dari APBN sebanyak 8000 sertifikat. Dari jumlah tersebut, dibagi tiga, yaitu Kabupaten Musirawas mendapat 5000 serifikat, Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) sebanyak 2500 sertifikat dan 500 izin dikawasan hutan. "Kita harapkan, kerjasama dan kordinasi yang dilakukan dapat meminimalisir konflik pertanahan yang terjadi," katanya. (zie)
Ket foto
Bupati Musirawas Hendra Gunawan dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Musirawas, M Syahrir, usai rapat kordinasi di kantor BPN setempat, Senin (29/8).
Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan Telkomsel.
0 Response to "Berita 2908.zie.dae"
Post a Comment