Laporan Keuangan Pemkab OI Raih Predikat Opini WDP

INDERALAYA--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir mengklaim kurangnya pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga, membuat Pemkab OI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015.

Rekomendasi ataupun catatan yang diberikan BPK akan menjadi masukkan berarti untuk evaluasi ke depannya. "Ya, laporan keuangan tahun 2015 Pemkab OI meraih opini WDP atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang meraih Wajar Dengan Pengecualian (WTP). Ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk terus menunjukkan kinerja positif dalam laporan keuangan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) OI H Herman, Rabu (1/6).

Menurutnya, penurunan predikat atas laporan keuangan bukan disebabkan oleh belum selesainya inventarisasi aset milik Pemkab OI. Melainkan oleh kurangnya tenaga pendampingan.

Kedepan lanjut Sekda, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sebagai sektor "leading" untuk memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap tenaga pendamping.

"Tenaga pendamping nanti akan lebih dimaksimalkan lagi melalui bimtek. Dengan begitu, kami optimistis laporan keuangan Pemkab OI tahun 2016 akan kembali meraih WTP dari BPK," terangnya.

Dia mengaku sebenarnya bukan Kabupaten OI saja yang mendapatkan opini WDP, melainkan ada kabupaten lain seperti Pali, Empat Lawang, dan Musi Rawas.

"Opini BPK itu merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasar pada kriteria seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal," jelasnya.

Dia menyebutkan bahwa pada tahun lalu Pemkab OI meraih opini WTP. "Jika kabupaten dan kota mendapatkan WTP, maka kabupaten dan kota akan mendapatkan insentif. Tapi jika tidak meraih WTP, kabupaten dan kota tidak mendapatkan dana insentif daerah dari pemerintah pusat," ujarnya.(cr7)