Tiga Berita Enam Foto

Nurmala Siap Pimpin Peradi Palembang
* Siap Akomodir Aspirasi Advokat
MUARAENIM, SRIPO---Advokat senior, Hj Nurmala SH MH, siap meramaikan bursa pencalonan untuk memperebutkan kursi pimpinan DPC Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Palembang periode 2016-2020, di Muaraenim, Rabu (11/5).
"saya menjadi advokat sejak tahun 1993 sampai sekarang. Dan saya merasa terpanggil untuk memajukan profesi advokat yang lebih profesional," ujar Nurmala yang saat ini menjabat sebagi Wakil Ketua DPC Peradi Palembang.
Menurut Nurmala, meski diperkirakan calon yang akan maju menjadi Ketua Peradi DPC Palembang banyak, tentu Peradi kedepan untuk tetap solid dan tidak terpecah belah. Silahkan berbeda pendapat namun bertanding harus tetap sehat dan fair.
Dan jika dirinya menjadi dipercaya memimpin Peradi kedepan, lanjut Nurmala, cukup banyak program yang akan diusungnya. Salah satunya adalah bagaimana advokat Indonesia mensiasati dan menghadapi MEA. Sebab advokat adalah menjual jasa profesional jadi jika ingin bersaing harus punya spesialisasi. Saat ini, di Palembang belum ada pendidikan tentang pasar modal, abitrase dan lain-lain, untuk itu, meningkatkan SDM advokat tentu harus meningkatkan diri. Selain itu juga, cita-citanya kedepan adalah dengan bantuan anggota Peradi adalah ingin membangun kantor Peradi sendiri, tidak lagi menyewa dan sebagainya.
"Jika ada rezeki, kita akan bangun gedung sendiri untuk Peradi," ujarnya.
Sementara itu Hardiansyah HS SH, dan kawan-kawan, sangat menyambut baik dengan kedatangan Hj Nurmala sebagai salah saatu calon kandidat Ketua Peradi DPC Palembang. Dan ini, merupakan salah satu langkah awal dan bukti keseriusan kandidat untuk memajukan Peradi kedepan. Dan ia berharap, kedepan, siapapun yang menjabat sebagai Ketua Peradi, untuk benar-benar bisa menjembatani dan menampung aspirasi anggotanya, sehingga jika terjadi permasalahan atau sebagainya organisasi Peradi, benar-benar bisa berperan aktif membantu anggotanya.
"Kita akan dukung calon kandidat yang bisa mengerti keinginan dan aspirasi anggotanya. Kita ingin Peradi, benar-benar bisa bermanfaat dan membantu bagi anggotanya, bukan sebaliknya," ujar Hardiansyah.(ari)
CAPTION FOTO :
Kandidat 1,2 : Tampak salah satu calon kuat kandidat Ketua DPC Peradi Palembang Hj Nurmala SH MH (berdiri), bersilaturahmi dengan advokat Muaraenim di Muaraenim, Rabu (11/5).

PNS Lari Tes Urine Jadi TO
* Hasil Test Diserahkan ke Bupati
MUARAENIM, SRIPO---Jika ada PNS yang menghindar dari kegiatan test urine, maka pihaknya tidak segan-segan akan menjadikannya sebagai Target Operasi (TO). Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel, Brigjen Pol Muhammad Iswandi Hari SH Msi, pada kegiatan test urine di aula Bappeda Muaraenim, Rabu (11/5).
"Seharusnya pencandu narkoba tersebut tidak masalah dipublikasikan seluas mungkin, kita bukan untuk mempermalukan, namun sebagai contoh pelajaran kepada masyarakat untuk tidak ditiru ataupun diikuti. Sebab Indonesia sudah darurat narkoba," ujar Muhammad Iswandi.
Menurut Muhammad Iswandi, bahwa dari data yang ada, setiap hari korban yang tewas akibat narkoba di Indoensia sekitar 40-50 orang, sedangkan pengguna narkoba jutaan orang atau sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi, bayangkan bagaimana kondisi generasi Indonesia kedepan, jika tidak dari sekarang di perangi. Dan itu tidak bisa oleh aparat saja, namun oleh seluruh elemen masyarakat terutama dimulai dari keluarga sendiri.
"Banyak yang mengatakan tidak manusiawi dan lain-lain, jika kita pertontonkan pelaku atau pengguna narkoba. Namun sedikit yang memikirkan dampak dari perbuatan pelaku yang telah mengedarkan narkoba tersebut," tegas jenderal bintang satu ini.
Ketika ditanya masalah hasil tes urine tersebut, Muhammad Iswandi, nanti seluruhnya akan diserahkan ke Bupati Muaraenim. Begitupun jika nantinya ada yang positif, juga penanganannya akan sepenuhnya akan diputuskan oleh Bupati Muaraenim, sebab pihaknya datang ke Muaraenim, atas undangan Pemkab Muaraenim. Lain halnya jika kita sendiri yang datang, tentu kita yang akan menanganinya langsung jika ada PNS yang positif narkoba. Untuk itu, jika ada PNS yang berupaya menghindari dan lari ketika pelaksanaan test urine, maka akan kita jadikan TO dan resikonya akan kita proses sesuai hukum yang berlaku.
"Hasil ini, akan kita serahkan ke Pak Bupati. Jika ada yang positif, Pak Bupati nanti yang memutuskan. Kita diundang, lain halnya jika kita yang datang," ujarnya.
Sementara itu Bupati Muaraenim Muzakir mengatakan, pihaknya sengaja mengundang BNNP Sumsel untuk melakukan tes urine terhadap pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Muaraenim. Setelah itu, secara bertahap akan dilakukan ke pejabat eselon IV. Dan bagi PNS yang positif narkoba tentu akan diberikan sanksi.
"Jika bukan pemain akan kita peringatkan dengan keras dan untuk tidak diulang kembali. Namun jika memang sudah pemain, kita pecat langsung," ujar Muzakir.
Ditambahkan Kepala BNK Muaraenim H Nurul Aman SH didampingi Kabag Kesra H Rusdi Khairullah, bahwa seluruh peserta yang dilakukan test urine sebanyak 209 orang yakni pejabat eselon II dan III. Bagi pejabat, yang belum bisa hadir karena suatu halangan seperti tugas keluar kota, sakit dan lain-lain, akan didata ulang dan tetap akan dilakukan test urine. Selain itu juga, secara bertahap juga akan dilakukan untuk pejabat eselon IV, Kepsek, Kades dan lain-lain.
"Nanti seluruhnya bisa dilakukan test urine. Dan jika keuangan memungkinkan bisa dilaksanakan secara rutin," ujar Nurul Amanyang juga menjabat sebagai Wabup Muaraenim.(ari)
CAPTION FOTO :
Pasang Stiker 1,2 : Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel, Brigjen Pol Muhammad Iswandi Hari SH Msi, Bupati Muaraenim ir H Muzakir SS, Wabup Muaraenim H Nurul Aman SH, Sekda Ir H Hasanudin MSi, secara simbolis pasang stiker himbaun stop narkoba di kendaraan dinas Bupati dan Wabup Muaraenim, Rabu (11/5).

Enam SKPD Capai Target Tahapan
* Enam SKPD Belum Capai Target Tahapan
MUARAENIM, SRIPO---Dari hasil konsolidasi pengendalian APBD Kabupaten Muaraenim Tahun 2016, ternyata hanya enam SKPD Pemungut Retribusi Daerah yang mencapai target tahapan. Sedangkan enam SKPD belum mencapai target tahapan, Rabu (11/5).
Adapun enam SKPD Pemungut Retribusi Daerah yang mencapai target tahapan,
yakin Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) target APBD Rp 6,1 miliar terealisasi Rp 6,7 miliar atau (110,2 persen). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 700 juta terealisasi Rp 301 juta (43,01 persen), Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Rp 721,5 juta terealisasi Rp 304,9 juta (42,26 persen), RSUD dr HM Rabain Muaraenim Rp 55,3 miliar terealisasi Rp 23 miliar (41.66 persen), Dinas Kesehatan Rp 12,8 miliar realisasi Rp 5,1 miliar (39,95 persen), Badan Kepegawaian Daerah Rp 133,3 juta realisasi Rp 52,6 juta (39,48 persen). Total target keseluruhan APBD Rp 25,8 miliar terealisasi Rp 10,3 miliar (39,94 persen).
Sedangkan untuk enam SKPD Pemungut Retribusi Daerah yang belum mencapai target yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH) Rp 120 juta realisasi Rp 37,9 juta (31,58 persen), Dinas PU CK Rp 230,6 juta realisasi Rp 71,7 juta (31,12 persen), Dinas Pendidikan Rp 19 juta realisasi Rp 5,7 juta (30,13 persen), Dinas Perhubungan Rp 1,5 miliar realisasi Rp 407 juta (26.37 persen), Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 199,3 juta realisasi Rp 51,5 juta (25,88 persen), Dinas PU BM Rp 102,4 juta realisasi Rp 23,8 juta (23,28 persen), Dinas Perkebunan Rp 48 juta realisasi Rp 4,1 juta (8,58 persen). Total Rp 3,4 miliar realisasi Rp 909,3 juta (26,53 persen).
Untuk realisasi fisik 10,33 persen, non fisik 20,64 persen, Pagu Anggaran Rp 1,4 triliun realisasi keuangan Rp 252,7 miliar.
Dikatakan Muzakir, rendahnya realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD disebabkan sebagian besar paket kegiatan SKPD telah selesai proses lelangnya oleh ULP, namun terkendala masih terdapat kegiatan dari SKPD yang belum diajukan proses lelangnya ke ULP yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disporapar, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan dan Kecamatan Lubai Ulu.
Secara kumulatif realisasi penyerapan APBD Kabupaten Muaraenim bulan Maret tahun 2016 untuk Belanja Langsung (BL) sampai 30 April 2016, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,48 triliun, realisasi penggunaan anggaran kumulatif seluruh SKPD sebesar Rp 252,4 miliar atau 17,03 persen dan realisasi kinerja output rata-rata kumulatif mencapai 17,03 persen dan realisasi kinerja output rata-rata kumulatif mencapai 17,09 persen.
Dalam upaya pengendalian, pengawasan dan evaluasi realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, lanjut Muzakir, ia meminta kepada seluruh Operator Sistim Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMDALBANGDA) dan Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SisMon TEPRA) tahun 2016 yang telah ditunjuk agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab mengingat telah masuk masa triwulan II.
Penyerapahan Belanja APBD (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) tahun 2016 sampai tanggal 30 April 2016 seluruh SKPD Lingkup Kabupaten Muaraenim sebesar Rp 532,4 miliar atau 20,44 persen dari total Belanja APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2,6 triliun.(ari)
CAPTION FOTO :
Rapat Staf 1 : Bupati Muaraenim Muzakir, pimpin rapat staf evaluasi dan konsolidasi penyerapan APBD Muaraenim tahun 2016, di aula Bappeda Muaraenim, Rabu (11/5).
Rapat Staf 2 : Bupati Muaraenim Muzakir, secara simbolis berikan cinderamata ke
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel, Brigjen Pol Muhammad Iswandi Hari SH Msi, usai pimpin rapat staf evaluasi dan konsolidasi penyerapan APBD Muaraenim tahun 2016, di aula Bappeda Muaraenim, Rabu (11/5).

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!