Berita 1104.zie.dae

Sekarang Sumsel Sudah Nyaman

- Tak Perlu Lagi Pemekaran Propinsi

MUSIRAWAS, SRIPO - Mencuatnya wacana pemekaran propinsi baru di Sumatera Selatan (Sumsel) yang disuarakan oleh‎ beberapa anggota DPRD baik di Musirawas maupun di Lubuklinggau, ditanggapi berbeda oleh anggota DPRD lainnya. Alamsyah A Manan, Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Musirawas mempunyai pemikiran yang berbeda.

Menurutnya, pemekaran propinsi baru di Sumsel tak perlu dilakukan. Alasannya, dengan kondisi saat ini, dimana Sumsel dengan 17 kabupaten dan kota yang ada, sudah cukup nyaman. ‎‎"Yang ada sekarang kita sudah nyaman, infrastrukturnya, sekolah gratis dan lain-lain. Kalau soal jarak pelayanan itu juga tidak masalah. Inikan sudah otonomi daerah. Tidak setiap hari harus berurusan ke propinsi, jadi pemekaran menurut saya tidak terlalu urgen," kata Alamsyah A Manan, Senin (11/4).

Seyogyanya kata Alamsyah A Manan, pemekaran suatu daerah itu untuk peningkatan pelayanan publik dan mensejahterkan masyarakat. Namun ia melihat selama ini, pemekaran suatu daerah itu bukan untuk kepentingan masyarakat. Tapi hanya keinginan elit-elit tertentu untuk kepentingan tertentu.‎ Apalagi saat ini, sudah mendekati pilkada dibeberapa daerah. Sehingga, melepaskan isu pemekaran bisa dijadikan jualan untuk menarik simpati masyarakat.

"Tujuan pemekaran untuk mensejahterkan rakyat. Tapi dalam pengamatan kami, hanya bagi-bagi kekuasaan, tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Lihat saja daerah-daerah pemekaran itu, mana aksinya untuk kesejahteraan. Kalau beli mobil baru iya, rebutan jabatan iya," katanya.

‎Pemekaran daerah baru menurutnya juga akan sangat membebani anggaran negara. Sehingga perlu dikaji seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD) daerah yang akan mekar. Dicontohkan, untuk Musirawas saja, asumsi PADnya pada tahun 2016 sebesar Rp 105 miliar. Itupun dikatrol dari BPHTB, rumah sakit dan lainnya.

‎‎"Sementara sumber pendapatan negara kita dari pajak Rp1300 triliun, ditambah dengan sumber lainnya, total jadi sekitar Rp 2000 triliun APBN kita. Dibagi untuk 34 propinsi dan 500 lebih kabupaten/kota yang ada, itu sudah berat. Apalagi ditambah dengan pemekaran baru. Maka, kami kurang sependapat pemekaran propinsi di Sumsel," katanya. (zie)

0 Response to "Berita 1104.zie.dae"