Muba Pertahankan Terbaik Korsupgah KPK

//Duduki Peringkat Kelima Nasional

SEKAYU, SRIPO—Rencana aksi (Renaksi) pencegahan korupsi di tingkat nasional yang dilakukan pada 8 area intervensi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2019. Membuat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi nomor pertama sebagai kabupaten/kota di Sumsel daam komtimen pencegahan korupsi terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kepala Inspektur Kabupaten Muba, Drs RE Aidil Fitri MSi, mengatakan Pemkab Muba saat ini untuk di tingkat nasional menduduki urutan ke lima dan di Sumsel peringkay pertama. Menurutnya prestasi yang membanggakan ini dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih.

"Ya, setelah menuntaskan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan negara, pihak KPK RI melakukan penilaian area intervensi Korsupgah, yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang Dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan kapabilitas APIP, dan Manajemen ASN,"kata Aidil Fitri.

Adapun pelaporan yang telah disampaikan yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD 100%, Pengadaan Barang Dan Jasa 100%, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100%, Peningkatan kapabilitas APIP 83%, Manajemen ASN 95%, Optimalisasi Pendapatan Daerah 97%, Manajememn Aset Daerah 88%, dan Tata Kelola Dana Desa 90%.

"Alhamdulillah, capaian ini juga tidak terlepas dari komitmen pak Bupati Dodi Reza dan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi serta OPD di Muba untuk selalu mendukung pencegahan korupsi terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah" ucapnya.

Sementara itu, Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Lic Econ MBA mengaku capaian tersebut atas kerja keras OPD dan stakeholder di lingkungan Pemkab Muba.

"Ini langkah konkrit kami Pemkab Muba untuk selalu transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih," ulasnya.

Dodi menambahkan, jajaran Pemkab Muba akan selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja-kinerja demi mewujudkan transparansi serta pencegahan korupsi terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah menuju Muba Maju Berjaya di tahun 2022.

"Semoga penilaian ini akan terus menyemangati dan meningkatkan kinerja OPD di lingkungan Pemkab Muba," jelasnya. (dho)