Kantor ULP Jadi Sorotan KPK

INDRALAYA--Tim dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyambangi Komplek Perkantoran Kabupaten Ogan Ilir (OI) di Tanjung Senai Indralaya. Tim yang berjumlah tiga orang dan diketuai Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK Adliansyah M Nasution (Coki) tiba di Kabupaten OI, Rabu (11/7) pukul 11.00. Tim KPK tersebut langsung melakukan pertemuan tertutup dengan Bupai OI. Lalu, diakhiri dengan rapat audiensi perihal pencegahan korupsi dengan lembaga DPRD Kabupaten OI di gedung paripurna DPRD OI Tanjung Senai Indralaya. Tim KPK tersebut sempat menyentil kantor Unit Layanan Pelelangan (ULP) yang dinilai tidak layak disertai fasilitasnya yang sangat minim. "Tidak layaklah. Bagaimana mau nyaman bekerja, fasilitasnya begitu, tidak nyaman. Contohlah ULP Surabaya pimpinan Walikotanya Risma, fasilitasnya bagus, orang-orangnya pilihan. Kemudian diberikan reward yang baik untuk berkarir. Bahkan sampai disekolahkan gratis," tegas Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK Adliansyah M Nasution (Coki) saat sosialisasi pencegahan korupsi, Rabu (11/7) di Gedung Paripurna DPRD OI.

Menurutnya, daerah harus membangun sistem, perencanaan dan penganggaran APBD secara elektronik. Daerah wajib membangun planning dan budgeting, sehingga harus ada kebersamaan, pembenahan ULP dan LPS untuk pengadaan barang dan jasa. "Terpenting ULP lembaga pokjanya harus independen. Saya sudah cek ULP yang ada di Kabupaten OI kok masih begini. Bagaimana mungkin ULP melakukan verifikasi, kalau ULP bobrok maka proses tender pun hasilnya bobrok. Seperti di ULP surabaya tidak ada pertemuan antara pemohon dan penentu pemenang tender. Pekerja ULP adalah orang-orang yang berkualitas. Bahkan di OI ini pokja masih adhok dua kaki, bagaimana ini," katanya. Disebutkan Coki bahkan sampai Juli ini belum semuanya SKPD menampilkan tender. "Jadi ada apa sampai saat ini ULP saja belum menayangkan tender? Kenapa?, jangan sampai ada fitnah dikemudian hari, apalagi sampai jadi pidana. Jadi ULP yang seperti kandang ini harus dibenahi. Selain itu jangan memperlambat yang bisa dipercepat seperti perizinan. Jangan coba-coba jadi cyber pungli," jelasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten OI H Endang PU Ishak mengatakan sangat mensuport sosialisasi yang dilakukan oleh KPK untuk pencegahan korupsi.(cr7)

Teks photo : Tim dari KPK yang berjumlah tiga orang dan diketuai Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK Adliansyah M Nasution (Coki) saat menyambangi kantor Lembaga DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka sosialisasi pencegahan korupsi.