Temuan BPK Menjadi Stressing Bupati
KAYUAGUNG, SRIPO -- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI telah menjadi stressing, tekanan bupati untuk pembenahan kedepannya, Selasa (16/1).
"Temuan BPK ada beberapa OPD termasuk Setwan OKI itu adalah stressing. Sebenarnya ini tak perlu terjadi karena setiap tahun OPD melakukan penyusunan pelaporan keuangan,"kata Bupati OKI H Iskandar SE saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD OKI 2018 di BPBS 1 Setda OKI kemarin.
Iskandar menyarankan, OPD yang menjadi sorotan BPK ke depan perlu berbenah dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Dalam mengalokasikan anggaran, sebaiknya OPD meminta pendampingan dari penegak hukum sehingga pengalokasian anggaran tepat sasaran, tepat guna, efisien dan efektif.
"Sebelum menggunakan anggaran, perlu konsultasi ke penegak hukum seperti kejaksaan. Saya tekankan bagi OPD yang mendapat sorotan BPK, agar mengembalikan dana ke kas negara. Jika tidak, maka akan ada reseden buruk bagi OPD," urainya di hadapan seluruh pejabat di jajaran Pemkab OKI.
Jelasnya pula, temuan BPK semoga ke depan menjadi pelajaran OPD. Hasil temuan itu akan harus ditindaklanjuti dan diperbaiki dalam waktu 60 hari ke depan. Iskandar juga mengingatkan, OPD harus mengembalikan anggaran ke kas negara jika negara mengalami kerugian.
Untuk itu, Iskandar menyebutkan, APBD OKI 2018 berjumlah Rp 2,41 trilyun dan DPA yang sudah dibagikan untuk cepat digunakan karena masyarakat telah menanti. Rinci Iskandar, APBD OKI tahun 2018 tercatat sebesar Rp 2,241 trilyun dengan proporsi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,4 trilyun dan belanja langsung sebesar Rp 741 milyar. "Nominal ini jelas tidak berimbang, ke depan harus disehatkan," janjinya.
Diberitakan sebelumnya, OPD di OKI yang menjadi sorotan BPK yakni, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD OKI, Dinas Pendidikan OKI dan 2 dinas lainnya. Mereka disorot BPK karena terjadi kelebiham bayar pada pos belanja tidak langsung pada DPA tahun anggaran 2017. (mbd)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Berita OKI 2"
Post a Comment