Kendaraan Dinas Terjaring Razia

INDERALAYA--Puluhan kendaraan baik roda dua maupun roda empat terjaring razia yang diselenggarakan pihal Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel-Ogan Ilir (OI), bekerjasama dengan Satlantas Polres OI, Rabu (22/3) pukul 08.30, di Jalintim Km 35 Inderalaya-Kayuagung. Hasilnya, tim gabungan menemukan banyaknya kendaraan Dinas milik Pemda OI menunggak pajak. Oleh karena itu, petugas terpaksa mengandangkan kendaraan Dinas roda empat tersebut. Umumnya, kendaraan Dinas yang terjaring itu, digunakan oleh para pejabat eselon salah satunya yakni Kadiskominfo OI Abdul Ghofar jenis Suzuki APV bertuliskan PMI bernopol BG 1174 TZ yang menunggak pajak mencapai dua tahun.

Menurut Abdul Gofar, pihaknya tidak begitu mengetahui soal razia tersebut, dirinya baru beberapa bulan mendapatkan mobdin yang berasal dari PMI OI dimana mobdin tersebut dibawah naungan Dinkes OI. "Ya, saya tidak tahu kalau sudah mati pajak, akan berkoordinasi dengan Dinkes soal pembayarannya karena kita ambil mobdin dari PMI," jelasnya. Sementara Ramlan yang mengendarai mobdin L200 mengaku hanya mengendarai mobdin tersebut. "Saya hanya mengunakan saja kendaraan ini," tuturnya.

Sementara, Kepala UPT Bapenda Sumsel-OI Eko Herdiansyah SE Msi didampingi Kasi Pendataan dan Penagihan Kemas Achmad Azmil R, SE, MSi dan Kasubag TU Hj Lilis Suryani SH MM mengatakan, tentu hal ini harus dipertanggungjawabkan setiap Dinas dimasing-masing SKPD. "Sedianya harus membayar pajak masing-masing. Tentunya ini kita tindak tegas, ada denda dan pajak harus dibayar, jangan hanya menggunakan saja pas mau membayar tidak mau," tegasnya. Pantauan di lokasi, tim gabungan melakukan razia setiap kendaraan roda empat yang melintas, umumnya kendaraan yang dirazia tersebut, merupakan kendaraan berplat merah.(cr7)

Teks photo : Petugas UPT Bapenda Sumsel-OI bersama Satlantas Polres OI tengah memeriksa surat-menyurat kendaraan Dinas yang melintasi Jalintim Km 35 Inderalaya-Kayuagung. Razia bertujuan melakukan penindakkam terhadap kendaraan Dinas yang menunggak pajak.