MUARAENIM, SRIPO---Surat Kabar lokal Harian Umum Enim Ekspres bekerjasama dengan Akbid Pemkab Muaraenim, menggelar kegiatan Pelatihan Dasar Hidroponik secara gratis untuk masyarakat Muaraenim di aula Akbid Pemkab Muaraenim, Minggu (4/12).
Menurut instruktur Hidroponik Sobirin SST, masalah bercocok tanam dengan cara Hidroponik sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia, namun yang menjadi masalah adalah ada yang hanya mengetahui saja tetapi tidak ditindaklanjuti dengan aksi sehingga tidak ada nilai lebihnya. Namun ada yang mendengar dan langsung belajar (praktek).
"Saya baru beberapa tahun menggeluti bertani Hidroponik, namun hasilnya cukup lumayan memenuhi kebutuhan dan membantu perekonomianrumah tangga," ujar ayah tiga anak ini.
Masih dikatakan Sobirin yang merupakan PNS Bappeda Muaraenim ini, bertani dengan cara Hidroponik merupakan solusi untuk masyarakat terutama di perkotaan yang minim lahan pertanian. Sebab dengan pemanfaatan lahan sempit dan barang bekas untuk media tanam, sangat cocok untuk menangkap peluang bisnis dibidang pertanian.
Ditambahka GM HU Enim Ekspres Mukhlis didampingi Pimpred Al Azhar, kegiatan pelatihan ini merupakan program HU Enim Ekpres untuk ikut mencerdaskan dan memberikan peluang bisnis bagi masyarakat. Selain itu juga untuk memberitahukan cara hidup sehat dengan mengkonsumsi sayuran Hidroponik tanpa pestisida, pupuk dan bahan kimia yang bisa merusak kesehatan.
"Hidroponik ini, bisa menjadi hiasan dirumah, juga bisa memenuhi kebutuhan sayur mayur baik untuk keluarga bahkan bisa dijual untuk umum dan bisa menghasilkan uang untuk mendukung perekonomian rumah tangga," tambah Al Azhar.(ari)
CAPTION FOTO :
Hidroponik 1,2,3 : Tampak Sobirin Instruktur sedang menjelaskan kepada peserta pelatihan Hidroponik kepada masyarakat Muaraenim di aula Akbid Pemkab Muaraenim, Minggu (4/12).
UMK Muaraenim Ditolak
* Pemkab Muaraenim Revisi UMK
MUARAENIM, SRIPO---Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) Kabupaten Muaraenim ditolak Provinsi Sumsel. Penyebabnya karena ada selisih perhitungan dari standar infansi yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI, Minggu (4/12).
Dari informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, dikembalikan (ditolak) UMK Kabupaten Muaraenim oleh Provinsi Sumsel, karena dianggap dalam perhitungan penetapan UMK tidak berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu tidak sesuai dengan komponen perhitungan. Bagi Kabupaten/kota yang tidak mengajukan UMK, maka akan mengikuti UMP sebesar Rp 2.388.000 per bulan.
Bahkan sebelumnya, sudah ada empat daerah di Sumsel yang mengajukan UMK yakni Palembang, Muba, Banyuasin dan Mura, namun yang baru disetujui baru Kota Palembang saja. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, akhirnya waktunya diperpanjang yang seharusnya 1 November menjadi 31 Desember.
Menurut Kadisnakertrans Muaraenim Ali Rahman, bahwa sebelumnya, pihaknya memang telah mengajukan UMK sebesar
Rp 2.364.000 per bulan, namun ditolak Pemrop Sumsel dengan alasan nilai UMK pada saat usulan menggunakan indek inflansi sebesar empat persen. Sedangkan sesuai surat edaran Kemenaker RI bahwa untuk indek inflansi saat ini sebesar 5,8 persen. Karena ada perbedaan nilai indek inflansi tersebut, maka ada selisih sekitar Rp 9 ribu rupiah yakni dari sebelumnya Rp 2.364.000 naik menjadi Rp 2.371.000 per bulan.
"Revisi ter sebut sudah kita usulkan kembali ke Disnakertrans Provinsi Sumsel, mudah-mudahan pertengahan Desember surat persetujuan sudah keluar," ujar Ali.
Dan jika telah ditetapkan, kata Ali, otomatis harus dipatuhi oleh seluruh perusahaam. Dan jika masih ditemukan perusahaan yang tidak menerapkan aturan yang dikeluarkan, maka ada sanksi yang akan diberikan sesua dengan Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, Pasal 90 ayat (1) tentang pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum (UM) berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota (yang sering disebut Upah Minimum Regional, UMR) maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota (Upah Minimum Sektoral, UMS).
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Muaraenim Hasanudin mengatakan, pihaknya secara pasti belum tahu adanya penolakan tersebut, namun pihaknya akan segera meminta dinas terkait khususnya Dinas Tenaga kerja untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan terdasebut secepatnya sebab tahun anggaran semakin dekat yakni tanggal 31 Desember 2016 mendatang.
"M asalah penetapan UMK merupakan hal yang sangat penting untuk disegerakan, karena ini menyangkut masalah pembayaran pihak perusahaan terhadap hak karyawan," tukasnya.(ari)
CAPTION FOTO :
Hasanudin : Sekda Muaraenim
Gigi Rusak Bisa Pupuskan Cita-cita
* PDGI Muaraenim Gelar Bakti Sosial
MUARAENIM, SRIPO---Memiliki gigi yang sehat dan bagus sangat penting ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Sebab jangan sampai hanya gara-gara gigi rusak, akan memupuskan cita-cita seseorang.
"Saat ini, untuk masuk pendidikan TNI, Polri maupun beberapa institut lainnya salah satu tes kesehatannya adalah pemeriksaan gigi. Makanya kita harus jaga gigi anak-anak kita, jangan sampai cita-cita mereka pupus hanya karena gigi mereka yang rusak," kata Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Muaraenim drg Aning Purwanti, di sela-sela bakti sosial di Muaraenim, Minggu (4/12).
Menurut drg Aning, kegiatan ini merupakan program rutin dari PGDI Muaraenim, sebagai bentuk pengabdian para dokter gigi kepada masyarakat untuk memberikan edukasi seputar kesehatan gigi. Di dalam kegiatan ini pihaknya akan memberikan penyuluhan, pemeriksaan, pengobatan hingga pencabutan gigi yang diberikan secara gratis.
" Di sini masyarakat kita kasih tahu bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dan sharing knowledge lainnya," ujarnya.
Masih dikatakan drg Aning, kegiatan ini melibatkan warga di tiga desa di Kecamatan Muaraenim yakni Desa Muara Harapan, Saka Jaya dan Harapan Jaya yang dipusatkan di Kantor Desa Muara Harapan. Sedangkan untuk tenaga dokter yang kita libatkan sebanyak 21 orang dokter gigi dari Muaraenim dan di bantu oleh lima orang dokter gigi dari Kabupaten Lahat dan satu orang dari Kabupaten Muba, yang melayani sekitar 300 orang masyarakat di tiga desa tersebut. Pihaknya berharap melalui kegiatan ini masyarakat dapat menerapkan pola hidup sehat terutama bagi kesehatan mulut dan gigi.
Sementara itu Kades Muara Harapan, Doel Sambiono menyambut baik adanya kegiatan tersebut. Sebab selama ini, sebagian masyarakat masih menganggap kesehatan gigi tidak terlalu penting, dan jika sakit baru sadar betapa pentingnya akan kesehatan gigi. Padahal dengan menjaga gigi sehat sejak dini selain untuk kesehatan diri sendiri juga untuk masa depan mereka.
"Kami baru banyak tahu tentang wawasan seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan kami ucapkan banyak terimakasih karena bisa mencabut gigi secara gratis," ujar Kades.(ari)
CAPTION FOTO :
Bakti Sosial 1,2,3 : Tampak para dokter gigi yang tergabung dalam Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Muaraenim, menggelar kegiatan bakti sosial di tiga desa dalam Kecamatan Muaraenim, yang dipusatkan di Kantor Desa Muara HarapanMinggu (4/12).
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
0 Response to "Tiga berita tujuh foto"
Post a Comment