Penyidikan PPNS Perlu Koordinasi Polri
PAGARALAM, SRIPO – Untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan wewenang. Polres Pagaralam menggelar rapat Koordinasi dan Pengawasan (Rakorwas), diikuti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemkot Pagaralam.
Kegiatan tersebut dilakukan agar pihak PPNS bisa berkoordonasi dengan pihak Polres Pagaralam jika mendapat kendala saat melakukan penyidikan terhadap PNS yang bermasalah.
Kapolres Pagaralam, AKBP Pambudi SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP Rahmat Kusnedi SKom menilai, sejauh ini koordinasi mengenai penyidikan yang dilakukan PPNS perlu ditingkatkan lagi.
"Polri dalam hal ini Reskrim, bertugas mengawasi sebagai pembinaan PPNS, agar dalam penyidikan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan ataupun peraturan Kapolri (Perkap)," ujarnya.
Sementara itu Kabag Hukum, Sudirman SH MH, keberadaan PPNS di sejumlah satker di lingkungan Pemkot Pagaralam dinilai masih sangat minim.
"Saat ini terdata baru ada sekitar 18 orang. Itupun beberapa orang belum layak untuk melakukan penyidikan. Jika dibandingkan dengan jumlah SKPD atau satker, maka ada beberapa instansi yang sama sekali tidak ada penyidik pegawai negeri sipilnya, seperti di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset yang notabanenya harus ada penyidik khususm," harapnya.
Pihaknya menyebutkan, dengan adanya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Polres Pagaralam hal tersebut bisa agar PPNS menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk itu jika ada temuan kasusnya bisa ditangani mereka ataupun mana yang harus ditangani oleh pihak kepolisian.
Sejumlah PPNS yang turut hadir, diantaranya Sat Pol PP dan Linmas, Dishubkominfo, Dishutbun, Disdukcapil, Disnakkan dan satker lainnya. Mereka yang hadir, diberikan pembekalan mengenai proses penyidikan yang disampaikan KBO Reskrim, mulai dari pengumpulan bukti, olah TKP. Bahkan PPNS juga memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan secara paksa, penggeledahan hingga ke penyitaan sebagai mana dijelaskan dalam Perkap No.06 tahun 2010.(one)
PAGARALAM, SRIPO – Untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan wewenang. Polres Pagaralam menggelar rapat Koordinasi dan Pengawasan (Rakorwas), diikuti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemkot Pagaralam.
Kegiatan tersebut dilakukan agar pihak PPNS bisa berkoordonasi dengan pihak Polres Pagaralam jika mendapat kendala saat melakukan penyidikan terhadap PNS yang bermasalah.
Kapolres Pagaralam, AKBP Pambudi SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP Rahmat Kusnedi SKom menilai, sejauh ini koordinasi mengenai penyidikan yang dilakukan PPNS perlu ditingkatkan lagi.
"Polri dalam hal ini Reskrim, bertugas mengawasi sebagai pembinaan PPNS, agar dalam penyidikan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan ataupun peraturan Kapolri (Perkap)," ujarnya.
Sementara itu Kabag Hukum, Sudirman SH MH, keberadaan PPNS di sejumlah satker di lingkungan Pemkot Pagaralam dinilai masih sangat minim.
"Saat ini terdata baru ada sekitar 18 orang. Itupun beberapa orang belum layak untuk melakukan penyidikan. Jika dibandingkan dengan jumlah SKPD atau satker, maka ada beberapa instansi yang sama sekali tidak ada penyidik pegawai negeri sipilnya, seperti di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset yang notabanenya harus ada penyidik khususm," harapnya.
Pihaknya menyebutkan, dengan adanya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Polres Pagaralam hal tersebut bisa agar PPNS menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk itu jika ada temuan kasusnya bisa ditangani mereka ataupun mana yang harus ditangani oleh pihak kepolisian.
Sejumlah PPNS yang turut hadir, diantaranya Sat Pol PP dan Linmas, Dishubkominfo, Dishutbun, Disdukcapil, Disnakkan dan satker lainnya. Mereka yang hadir, diberikan pembekalan mengenai proses penyidikan yang disampaikan KBO Reskrim, mulai dari pengumpulan bukti, olah TKP. Bahkan PPNS juga memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan secara paksa, penggeledahan hingga ke penyitaan sebagai mana dijelaskan dalam Perkap No.06 tahun 2010.(one)
0 Response to "BERITA PAGARALAM 1"
Post a Comment