MUARAENIM, SRIPO---54 mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Manajemen dan Tekhnik Informatika Universitas Bina Darma (Bidar) Palembang, melakukan Kunjungan Industri ke Pemkab Muaraenim, di aula Bappeda Muaraenim, Jumat (2/9).
Menurut Ketua Program Studi MM
Rabin Ibnu Zainal SE MSc Phd, dan juga sebagai Ketua rombongan Kunjungan Industri ProgramKunjungan Industri Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Universitas Bina Darma Palembang, mengatakan bahwa tujuan pihaknya membawa 54 mahasiwa pasca sarjana program Master Manajemen (MM) dan Master Tekhnologi Informatika (MTI), ke Kabupaten Muaraenim, sebab Pemkab Muaraenim adalah salah satu daerah percontohan reformasi birokrasi di Indonesia.
Tahun ini program kunjungan industri ini, kata Rabin, sebanyak 135 orang. Pada kelompok pertama mereka sudah melakukan kunjungan ke PT Pusri. Dan kelompok lain, melakukan kunjungan industri ke Kabupaten Muaraenim. Kegiatan ini, setiap tahun selalu dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana Universitas Bina Darma Palembang, supaya bisa menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswanya. Dan biasanya kunjungan indsutri tersebut ke luar negeri seperti Malaysia, Singapure dan lain-lain, namun tahun ini pihaknya berpikir mengapa harus belajar ke luar negeri yang merupakan kompetitor kita, padahal didalam negeri mempunyai potensi yang tidak kalah dengan luar negeri seperti Kabupaten Muaraenim yang merupakan salah satu daerah percontohan reformasi birokrasi di Indonesia. Ini yang akan menjadi fokus pihaknya untuk mengangkat topiknya.
"Dulu mereka (Malaysia,red) banyak belajar dengan kita (Indonesia,red), jadi mengapa kita harus belajar ke mereka. Padahal didalam negeri tidak kalah SDM dan potensinyan," tukas Rabin yang merupakan putra Kabupaten PALI ini.
Sementara itu Asisten III Pemkab Muaraenim H Ibrahim Ilyas, pihaknya merasa tersanjung dengan kedatangan para doses dan mahasiswa pasca sarjana Universitas Bina Darma Palembang, sebab keberadaannya sebagai Perguruan Tinggi swasta sudah cukup mumpuni dan diakui baik di Sumsel maupun secara nasional. Saat ini, meski Pemkab Muaraenim sudah menjadi salah satu Kabupaten percontohan reformasi birokrasi di Indonesia, namun pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik sistimnya maupun SDM-nya, sebab yang menjadi tantangan yang cukup besar adalah bagaimana merubah mainsheet SDM. Seperti seseorang yang mempunyai jabatan. Jika mereka memegang suatu jabatan, ia merasa mempunyai wilayah dan kekuasaan. Padahal kita (PNS) ini adalah abdi yakni melayani masyarakat. Ini yang haru dirubah. Kemudian kita dituntut berhemat dan membatasi pengangkatan PNS.
"Kami meski sebagai percontohan, bukan merasa sudah paling baik, paling sempurna, namun terus melakukan perbaikan untuk penyempurnaan," ujar Ibrahim.
Biasanya selama ini, lanjut Ibrahim, kita (PNS) selalu bekerja cenderung santai, kemudian dipaksa harus tertib dan berhemat. Awalnya memang susah dan berat, namun setelah menjadi kebiasaan akhirnya menyenangkan. Untuk ia, memberikan kebebasan kepada mahasiswa pasca sarjana Universita Bina Darma untuk bekerjasama dengan bidang-bidang (SKPD) mana yang akan diangkat, dan tolong diberikan masukan dan ktirikan membangun.(ari)
CAPTION FOTO :
Kunjungan Industri : 54 mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Universitas Bina Darma Palembang melakukan Kunjungan Indsutri ke Pemkab Muaraenim di aula Bappeda Muaraenim, Jumat (2/9)
PT R6B Siap Ganti Rugi Tanam Tumbuh
* Terkait Penggusuran dan Pembuatan Kanal
MUARAENIM, SRIPO---Setelah melalui proses mediasi yang cukup panjang, akhirnya manajemen PT. Roempoen Enam Bersaudara (R6B) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, bersedia memenuhi tuntutan ganti rugi akibat penggusuran lahan dan pembuatan kanal yang diduga merugikan masyarakat.
"Ganti rugi tanam tumbuh ini hanya untuk warga yang mempunyai lahan tetapi bukan warga setempat, namun jika warga setempat akan diikutkan program plasma," ujar Asisten II Pemkab Muaraenim Ibrahim Zulkifli didampingi Staf Ahli Panca dan Kadisbun Mat Kasrun, pada rapat penyelesaian dengan manajemen PT R6B di ruang rapat Bappeda Muaraenim, Jumat (2/9).
Menurut Ibrahim, masyarakat yang akan menjadi plasma kebun sawit PT R6B nanti adalah masyarakat yang berada di tujuh desa yang berada di area HGU PT R6B yakni Desa Sukamerindu, Desa Sungai Rotan, Desa Sukadana, Desa Kasai dan Desa Paya Angus dari Kecamatan Sungai Rotan, dan dua desa dari Kecamatan Gelumbang yakni Desa Teluk Limau dan Desa Betung.
Ditambahkan Panca dan Mat Kasrun, atas solusi dari manajemen PT R6B yang siap melakukan ganti rugi tanam tumbuh dilahan HGU plasma PT R6B tersebut, tentu harus disambut baik. Untuk itu, pihaknya akan secepatnya membentuk tim yang tugasnya melakukan peninjauan dan pendataan serta inventarisasi kelapangan terhadap pemilik lahan dan tanam tumbuh sehingga benar-benar diketahui luasan lahan dan tanam tumbuh yang terkena penggusuran dan pembangunan kanal tersebut. Selain itu juga, tentu akan menyelesaikan seluruh imbas dari pembuatan kanal sehingga kedepan tidak ada permasalahan lagi. Mengenai adanya permasalahan belum adanya izin HGB dan IMB serta lain-lain, pihaknya meminta pihak perusahaan secepatnya untuk menyelesaikannya.
"Katanya HGB, IMB, belum ada, itu harus dibuat. Begitupun Amdal jika memang harus di revisi, juga harus dilakukan sehingga bisa meminimalisir dampak ke masyarakat," tambah Kepala BMPPT Alfarizal.
Sementara itu Legal PT. R6B Simanjuntak didampingi Manajer Kebun Tarigan, dan Ketua Koperasi Plasma Air Bening, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan inventarisasi atas tanam tumbuh di atas lahan plasma PT R6B yang secara khusus berada di Desa Teluk Limau. Berdasarkan data yang ada, kepemilikan tanam tumbuh didasari oleh ganti rugi, sementara tanaman karet yang ditanam masyarakat berada di atas lahan plasma PT R6B yang dasar haknya berupa Hak Pelepasan Kawasan Hutan berstatus HPKv. Lahan yang bermasalah tersebut yang dikuasai masyarakat atas dasar jual beli pada lahan berstatus HPKv, yang peruntukan HPKv tersebut diserahkan kepada PT R6B sejak tahun 2006 untuk membangun kebun plasma. Permasalahan untuk mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh yang digusur oleh PT R6B sampai saat ini belum ada kesepakatan. Belum ada data yang akurat terhadap kepemilikan dan luas kebun yang dimiliki oleh masyarakat yang menurut PT R6B terdapat dalam areal PT R6B. untuk itu perlu pendataan yang dilakukan oleh Tim Kecamatan yang melibatkan Kepala Desa dan PT R6B serta pihak terkait.
Ditambahkan Tarigan, bahwa pihaknya membangun kanal tersebut, sesuai dengan instruksi Presiden RI, bahwa mewajibkan setiap perkebunan sawit untuk membuat kanal-kanal penampungan air untuk antisipasi jika adanya kebakaran hutan dan lahan. Untuk masalah kanal, pihaknya merasa membangun masih didalam wilayah HGU inti dan plasma milik PT R6B sepanajng 80 km.
"Manajemen sudah memutuskan akan memberikan ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp 5 juta perhektar dilahan Plasma PT R6B, bukan dilahan inti," ujar Tarigan.
Ketua Koperasi Air Bening Jazudi, bahwa manajemen PT R6B yang baru ini, sampai saat ini, cukup serius dan mempunyai itikad baik bila dibandingkan dengan manajemen sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari perkebunan plasma yang telah dibangunnya di Desa Paya Angus seluas 800 hektar lebih yang akan mulai menghasilkan pada tahun 2017 nanti. Selain itu, telah dibentuknya kepengurusan Koperasi Air Bening yang baru dengan komposisi pengurus perwakilan dari tujuh desa dan telah dibangunkan kantor Koperasi Air Bening yang terpisah dari Kantor PT R6B sehingga lebih nyaman dan independent.(ari)
CAPTION FOTO :
Rapat PT R6B 1,2 : Tampak Asisten II Pemkab Muaraenim pimpin rapat pembahasan penyelesaian tuntutan ganti rugi tanam tumbuh warga kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang yang terkena penggusuran lahan dan pembanguna kanal oleh PT R6B, di ruang rapat Bappeda Muaraenim, Jumat (2/9).
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
0 Response to "Dua Berita Tiga Foto"
Post a Comment