Wartawan Copot Kartu Pers
- Saat Demo ke Pemkab Musirawas
- Protes Dugaan Pengancaman Pejabat Terhadap Wartawan
MUSIRAWAS, SRIPO - Ratusan wartawan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, menggelar aksi unjukrasa ke Pemkab Musirawas, Senin (1/8). Aksi damai ini digelar, sebagai bentuk solidaritas wartawan terhadap tindakan arogan pejabat di Dinas PU Pengairan Pemkab Musirawas inisial JPS, yang diduga mengancam, Toding Sugara, wartawan SKU Lentera Indonesia, menggunakan senjata tajam.
Dalam aksinya, para wartawan mencopot kartu pers masing-masing dan meletakkan di halaman Pemkab Musirawas. Pencopotan kartu pers ini, sebagai bentuk protes terhadap dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat di Dinas PU Pengairan Pemkab Musirawas tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, himpunan wartawan mengecam dan mengutuk keras reaksi berlebihan oknum pejabat di Dinas PU Pengairan, JPS, yang melakukan pengancaman dengan menggunakan jasa preman, dalam menyikapi karya jurnalis. Dengan bereaksi melakukan pengancaman, aksi premanisme dalam menyikapi sebuah pemberitaan, adalah bentuk pejabat yang tidak memahami fungsi kontrol sosial yang dijalankan media. Tindakan oknum pejabat tersebut, menjadi bukti pejabat yang tidak profesional, serta jauh dari harapan rakyat.
"Dengan mengancam menggunakan senjata tajam, cara arogan, memakai preman yang diduga dilakukan oleh JPS, membuktikan yang bersangkutan tidak mencerminkan pejabat taat hukum," kecam MH Thamrin Ketua Himpunan Jurnalis Daerah (HJD) Musirawas, selaku kordinator aksi.
Adapun tuntutan wartawan ini, adalah menuntut dan mendesak Pemkab Musirawas, mencopot dan menindak tegas pejabat Musirawas yang menggunakan jasa preman dalam melayani tugas dan karya jurnalistik. Selanjutnya, menuntut pencopotan Kadis PU Pengairan Musirawas, NM, karena dianggap tidak mampu membina bawahannya menjadi pejabat aparatur negara yang beretika dan bermoral serta patuh hukum. Kemudian mendesak dan menuntut Pemkab Musirawas berkordinasi secara aktif dan koperatif terkait pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan, JPS, bersama dua orang suruhannya, dengan mendorong proses hukum berjalan secara transparan dan adil.
"Copot dan nonjobkan JPS, karena berprilaku tidak selayaknya seorang pejabat. Dan persoalan ini agar menjadi perhatian semua pihak, khususnya pejabat, sehingga kedepan tidak menjadi preseden buruk bagi wartawan yang bertugas di Musirawas," kata MH Thamrin.
Dialog di Halaman Pemkab
Setelah berorasi sekitar setengah jam, wartawan berdialog dengan sejumlah pejabat Pemkab Musirawas di halaman Pemkab. Tampak hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Musirawas, Isbandi Arsyad, Asisten II Syaiful Ibna, Asisen IV Syamsul Joko, Plh Asisten I Priskodesi, Kepala Dinias PU Pengairan Nito Maphilindo, dan beberapa pejabat Musirawas lainnya. Hadir pula Kapolres Musirawas AKBP Herwansyah Saidi, yang secara langsung memimpin pengamanan unjukrasa wartawan ke Pemkab Musirawas tersebut.
Dalam kesempatan menanggapi aksi unjukrasa yang digelar wartawan, Sekda Musirawas Isbandi Arsyad pada intinya mengatakan, antara Pemkab Musirawas dengan wartawan sudah seperti keluarga. Karena itu ia mengharapkan, kalau ada persoalan yang besar, hendaknya dikecilkan. Dan persoalan yang kecil hendaknya dihilangkan. Terkait tuntutan wartawan, menurutnya sudah jelas. Yaitu untuk proses hukum (terhadap kasus dugaan pengancaman oleh oknum pejabat terhadap wartawan-red), sudah dilaporkan ke polisi. Kemudian poin lainnya (soal pencopotan pejabat-red), menurutnya itu persoalan internal. "Sudah jelas, duo poin itu menyangkut hukum, dan poin yang ketiga internal," katanya.
Sementara Asisten II Syaiful Ibna mengatakan, terkait pernyataan wartawan, dan terkait kedua belah pihak, ia mengaku sudah mendengarnya bahwa persoalan tersebut disampaikan kepada pihak Polres Musirawas.
"Silahkan ke penegakan hukum, kami tidak akan intervensi. Menyangkut pencopotan, kami akan mengkaji secara inernal, akan mengambil sikap sesuai ketentuan berlaku, setelah kami dapat info yang cukup. Kita tidak semena-mena ambil kebijakan, dan nanti akan diputuskan oleh bupati Musirawas," kata Syaiful Ibna.
Sementara itu, terkait tuntutan hukum terhadap pejabat bersangkutan, Kapolres Musirawas AKBP Herwansyah Saidi menegaskan, dirinya tidak akan melakukan intervensi kepada penyidik.
"Insyaallah terhadap penyidik tidak ada intervensi, saya juga punya pengalaman, dalam proses penegakan hukum ada prosesdur, proporsionalias dan profesional. Saya tidak intervensi, kami awasi proses penyidikan, cukup bukti kita majukan, tidak cukup bukti kita hentikan," tegas AKBP Herwansyah Saidi, saat memimpin pengamanan aksi wartawan.
Dikatakan, selaku penegak hukum, pihaknya juga tidak akan mencampuri adanya unsur-unsur perdamaian kedua belah pihak.
"Saya tidak ada urusan itu (unsur damai-red), tapi saya juga kedepankan sosiologi hukum. Kalau sepakat (damai-red) saya hentikan, tapi kalau tidak mau dan ingin diteruskan, maka saya lanjutkan," tegasnya. (zie)
Ket foto
1. Sebagai bentuk protes terhadap dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam oleh oknum pejabat terhadap wartawan, para wartawan yang melakukan demo ke Pemkab Musirawas, Senin (1/8), mencopot dan meletakkan kartu pers dilokasi demo.
(ahmad farozi)
Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan Telkomsel.
0 Response to "Beria 0108.zie.dae"
Post a Comment