Wali Murid Diogan Ilir Keluhkan Biaya PSB

- Satu Siswa Dipungut Kisaran Rp 1.8- Rp 2.5 juta

INDERALAYA- Berakhirnya penerimaan siswa baru (PSB), untuk jenjang pendidikan tingkat Sekolah Menegah Atas (SMA), di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Ternyata, dikeluhkan oleh sebagian wali murid. Pasalnya, ketika siswa sudah dinyatakan lulus di

satu sekolah pavorit, orang tua siswa harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Sehingga sangat memberatkan, khususnya bagi mereka para orang tua yang tingkat perekonomiannya masih lemah.

"Semua sekolah justru mengeluarkan kebijakan biaya yang cukup besar , dengan dalih untuk membeli seragam sekolah, mulai dari pakaian batik, olahraga, pakaian seragam abu-abu dan putih, seragam almamater belum lagi yang lainnya,'' kata sejumlah wali murid kepada sripo, Rabu (1/6).

Seperti yang sampaikan wali murid asal Tanjung Raja yang meminta namanya tidak ditulis, saat menghubungi sripo melalui via telepon selluler mengeluhkan soal PSB yang dilakukan salah satu SMAN Tanjung Raja. Dimana katanya, banyak siswa yang berprestasi yang diterima di SMA dari kalangan keluarga kurang mampu terancam mundur dari sekolah tersebut, dengan alasan tidak mampu mengeluarkan uang pungutan yang dilakukan sekolah tersebut sebesar Rp 1,8 juta lebih.

"Banyak siswa yang berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu akan mundur, karena ketidak mampuan para orang tua siswa untuk membayar uang pungutan yang ditentukan sekolah hingga mencapai Rp 1,8 juta,'' katanya.

Sementara informasi lainnya, untuk di SMA Negeri di Inderalaya sendiri uang pungutan yang ditentukan pihak sekolah mencapai lebih dari Rp 2.5 juta lebih.

Kepala Disdik Pemkab OI H Sidharta melalui Kasi Kurikulum SMA-MA Drs Marsudi Msi mengatakan, ketentuan pungutan yang dilakukan lembaga sekolah pada PSB merupakan kebijakan sekolah bersangkutan dengan komite sekolah, bukan kebijakan Disdik Pemkab OI.

Untuk itu, bagi orang tua yang merasa berat atas pungutan tersebut, solusinya harus dibicarakan kepada pihak sekolah. ''Saya rasa pihak sekolah tidak se ektrim dengan memaksa setiap wali murid harus membayar uang pungutan tersebut, yang nota bonenya biasa untuk pembelian seragam sekolah, pakaian batik dan lainnya. Bicarakan dengan pihak sekolah, bisa banyar cicil atau minta keringan dan lainnya, pasti ada cara yang bijaksana,''kata Marsudi.

Kepsek SMAN I Tanjung Raja Dra Sutinah Msi mengatakan, memang ada satu atau dua orang wali murid pada PSB merasa berat dengan biaya yang harus dibayar. ''Sekolah tidak akan memaksa untuk harus membayar semuanya, ada kebijakan keringatan asal dikoordinasikan," ujarnya.(cr7)