//Tuntut Kejelasan Tunjangan Daerah yang Ditunda
//PGRI Sumsel Akan Kawal
SEKAYU, SRIPO—Ratusan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tunjangan daerahnya ditunda akan pembayarannya, kembali mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Datangnya ratusan guru pada, Senin (18/4) untuk memperjuangkan tunjangan daerah guru PNS yang sudah memiliki sertfikasi yang ditunda pembayarannya.
Koordinator aksi unjuk rasa, Zulkifli yang juga sebagai Ketua Ikatan Guru Olahraga Muba, mengatakan kedatangan kami ke DPRD Muba ini untuk memperjuangkan tunjangan daerah yang ditunda pembayarannya, kenapa hanya guru yang memiliki sertifikasi saja tunjangannya yang dilakukan penundaan. Tidak adil kalau begini, rasanya penderitaan yang kami alami berat sebelah.
"Tidak adil kalau tunjangan daerah yang hanya diperuntukkan kepada guru sertifikasi saja yang dilakukan penundaan. Karena untuk mendapatkan sertifikasi itu merupakan perjuangan kami, bukan hal yang mudah, dan butuh perjuangan yang berat," kata Zulkifli, Senin (18/4).
Disamping itu, kami juga mendapatkan kabar bahwa tunjangan daerah tersebut akan dibayarkan pada pada Juli 2016 mendatang, namun kabar tersebut baru rencana untuk dianggarkan.
"Saya mendapatkan sms dari Ketua PGRI Muba, yang katanya tunjangan guru Insya allah akan dibayar Juli 2016, dan akan dirapelkan. Tetapi hal tersebut bukan dibayarkan, namun akan dialokasi apabila ada anggarannya cukup," ujarnya.
Oleh karena itu, apabila sampai tanggal yang dijanjikan tidak dibayar, kami akan mogok mengajar. "Jika sampai tanggal yang telah ditentukan, yang disampaikan pada rapat ketua PGRI maka kita akan mogok kerja sampai tuntutan kami direalisasikan," tegasnya.
Dengan adanya PGRI Sumsel, kami meminta ketua PGRI Sumsel serta pengurus untuk mengawal aksi kami ini, karena PGRI Kabupaten Muba nampaknya tidak bisa berbuat apa-apa dengan situasi sekarang ini. "Kami langsung mengeluhkan ke PGRI Sumsel, pengurus PGRI ini takut, bahkan para guru ini akan melakukan aksi mosi tidak percaya pada ketua PGRI ini. Karena dinilai, tidak bisa menyuarahkan hak guru," jelasnya.
Sementara Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto menambahkan, bahwa pihak PGRI Sumsel akan mengawal permasalahan ini ke DPRD dan Bupati. Kami PGRI Sumsel akan memperjuangkan tunjangan daerah yang diberikan pemerintah daerah sebesar Rp 1,5 Juta untuk guru setiap bulannya.
"Permasalahan yang terjadi yakni, dimana pemerintah melakukan penundaan dikarenakan defisitnya anggaran. Namun masalah itu sudah dikomunikasikan kepada pengurus PGRI kabupaten, yang mana pemerintah menunda hingga bulan Juli mendatang," ujarnya.
Mengenai adanya kesalahpahaman antara PGRI Sumsel dan Ikatan Guru Olahraga, semuanya itu sudah diselesaikan. Dengan cara kita akan memperjuangkan nasib para guru, sampai hak mereka dibayarkan.
"Mengenai permasalahan yang ada, kita akan kawal sampai selesai, karena Pemkab berjanji akan merealisasikan Juli mendatang. Namun, apabila tidak bayarkan, maka saya akan turun langsung untuk memantau, karena guru ini merupakan air bah yang kapan saja bisa tumpah, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mogok kerja. Tetapi kita harapkan hal tersebut jangan sampai terjadi," ungkapnya. (cr13)
Foto diwarna : ZLT
SRIPO/CR13
Ket foto : Ketua PGRI Sumsel pada saat menjelaskan kepada ratusan guru akan mengawal permasalahan mengenai tunjangan guru hingga selesai
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu
0 Response to " "
Post a Comment