Cari Solusi Pengelolaan Sumur Tua

//Irjen Kementerian ESDM RI Janjikan Semua Pihak Diuntungkan

SEKAYU, SRIPO --Tak ingin terbengkalai dan disalahgunakan (ilegal drilling), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin tak henti-hentinya mencarikan jalan yang terbaik terkait pengelolaan sumur tua, yakni sumur minyak peninggalan zaman Belanda.

Maka itu Bupati Muba H Dodi Reza Alex mendatangkan Irjen Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Pimpinan Komis VII DPR RI, guna menggelar rapat koordinasi pengelolaan sumur tua di Muba, Rabu (8/1) di ruang rapat Serasan Sekate.

Menurut Dodi, rakor yang juga diikuti FKPD, Perangkat Daerah Muba, Para Camat dan BUMD Petro Muba ini agar bisa menyelesaikan masalah ilegal drilling dengan baik.

"Kami setiap hari selalu mendapatkan permasalahan di lapangan. Karena banyaknya penambangan dan penyulingan liar. Tetapi juga aktivitas ini sudah menghidupi ribuan masyarakat. Untuk itu kami ingin mendapatkan solusi yang integral dan efektif, serta tidak menimbulkan konflik di masyarakat," ujarnya.

Lanjutnya, Pemkab Muba sudah beberapa kali menggelar rapat dengan stakeholder terkait hingga membentuk tim pencegahan dan penertiban. Kmudian sudah membuat maklumat bersama Polri dan TNI tentang pencegahan penambangan minyak ilegal.

"Kami juga memberdayakan perusahaan milik daerah (Petro Muba) yang telah bekerjasama dengan Pertamina dan koperasi serta kelompok masyarakat. Membangun storage minyak di Kecamatan Babat Toman," jelasnya.

Dodi pun mengucapkan apresiasi dan terimakasih atas kedatangan Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI. Karena menurutnya permsalahan ini harus segera dituntaskan secepat mungkin.

"Kami mohon ke depan diberi aturan yang jelas terkait ilegal drilling di Muba ini, kalau sudah jelas bisa kami laksanakan di lapangan dengan segala konsekuensi. Selain itu tolong kami diaudit, baik itu BUMD maupun Perangkat Daerah terkait," ungkapnya.

Pimpinan Komis VII DPR RI H Alex Noerdin mengatakan, rapat tersebut baru rapat yang pertama untuk mencarikan solusi terkait ilegal drilling di Muba.

"Kita Pemerintah tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk itu aturan akan segera dikeluarkan yang berwenang, dan back up semuanya," ujar Alex.

Dalam kesempatan yang sama Irjen Kementerian ESDM RI Prof Akhmad Syakhroza SE MAFIS PhD menyampaikan ingin bersungguh-sungguh menyelesaikan ilegal drilling, dengan semuanya harus diuntungkan dalam hal tersebut.

"Solusi akan segera dicari, Winwin Solution akan di kedepankan. Penyelesaian ini akan menjadi model atau contoh untuk daerah lain, setelah ini kita selesaikan juga yang di Jambi," ujarnya. (dho)