Berita martapura Selasa (27/11) Bawaslu Panggil jubir golkar

Foto: SRIPO/EVAN HENDRA

Teks Foto: KETERANGAN - Juru Bicara Partai Golkar saat memberikan keterangan kepada anggota Bawaslu OKU Timur.

Bawaslu Panggil Jubir Fraksi Golkar

//Mengaku Terima Laporan Mobilisasi Randis

MARTAPURA, SRIPO - Bawaslu Kabupaten OKU Timur bergerak cepat mengkonfirmasi adanya informasi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonan anggota Legislatif 2019 dengan memanggil juru bicara Partai Golkar Siti Nursiah Selasa (27/11).

Pemanggilan Siti Nursilah tersebut dilakukan setelah adanya ungkapan ketika rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum atas pengantar Nota Keuangan Raperda APBD OKU Timur Tahun Anggaran 2019. Dalam pemandangan umum Fraksi, Partai Golkar menyatakan bahwa mendapat banyak pengaduan dari masyarakat yang menyatakan ada mobilisasi dari Oknum PNS yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan salah satu caleg.

"Kami berharap agar kiranya kapada saudara Bupati OKU Timur, Kapolres OKU Timur dan Bawaslu OKU Timur untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan," katanya dalam paripurna tersebut.

Untuk mengkonfirmasi adanya laporan mobilisasi PNS terhadap salah satu caleg tersebut, Bawaslu OKU Timur memanggil dan mengkonfirmasi fraksi Partai Golkar untuk menanyakan lebih lanjut pelanggaran dan bukti-bukti yang ada sehinggatentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada pelanggar pemilu tersebut.

"Hari ini kita memanggil dan mengkonfirmasi juru bicara partai Golkar yang mengaku mendapat banyak pengaduan salah satu caleg dimobilisasi oknum PNS. Jika ini terbukti, maka kita akan segera mengambil tindakan," ungkap ketua Bawaslu OKU Timur melalui Ketua Divisi Hubal Benny Tenagus ketika dikonfirmasi.

Benny mengaku sudah mendengarkan keterangan dari juru bicara fraksi Partai Golkar tersebut dan akan memberikan masukan dan saran kepada pihak terkait agar bisa netral selama pelaksanaan Pilkada serentak.

"Selanjutnya kita akan menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas sampai tingkat desa untuk meningkatkan pengawasan pada tahapan kampanye pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 yang saat ini tahapan-tahapannya sudah berjalan," katanya. (hen).